270 Pegawai Negeri Terancam Tanpa Jabatan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 270 Pegawai Negeri Terancam Tanpa Jabatan

270 Pegawai Negeri Terancam Tanpa Jabatan

Written By Angga Praditya on Selasa, 16 Januari 2018 | 17.00.00

168 UPTD Dirampingkan Jadi 33 

KARAWANG, RAKA - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan melakukan perampingan Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Karawang. Sebanyak 168 UPTD akan dirampingkan menjadi 33 UPTD.
Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kabupaten Karawang Jajang Jaenudin, mengatakan itu kepada Radar Karawang, Senin (15/1). "Perampingan 168 UPTD menjadi 33 UPTD itu mengacu kepada Permendagri Nomor 12 tahun 2017 yang mengatur secara rinci mengenai pembentukan dan pengklasifikasian cabang Dinas dan UPTD, serta untuk mengefektifitaskan penggunaan anggaran," ucap Jajangm.
Sementara untuk pegawai-pegawai UPTD yang diramping diingatkan supaya tidak merasa khawatir karena akan difungsikan di dinas-dinas yang masih kekurangan pegawai. "Jadi pegawai UPTD Pendidikan dan Kesehatan tidak perlu khawatir, sebab mereka akan ditempatkan pada bagian lain yang saat ini masih kekurangan tenaga kerja," ujar Jajang.
Dia merinci dari 168 UPTD ada sekitar 336 orang pegawai negeri. Sementara untuk pemenuhan 33 UPTD hanya dibutuhkan sekitar 66 pegawai negeri. Itu berarti sebanyak 270 pegawai negeri yang harus disalurkan ke UPT-UPT yang membutuhkan.
Dikatakan Jajang, sebenarnya perampingan UPTD itu sudah harus maksimal pada bulan September 2017 lalu, namun karena masih banyak hal teknis yang belum terselesaikan Kemendagri memberikan penyesuaian hingga Januari 2018 ini. "Kami Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah melakukan persiapan dan saat ini sedang menyusun Peraturan Bupati (Perbub) tentang UPTD," paparnya.
Masih dilanjutkan Jajang dari 168 UPTD yang struktural telah dirampingkan menjadi 33 UPTD, dengan kemungkinan dari 33 UPTD tersebut juga masih ada kemungkinan bisa berkurang. "Bahasa gubernur adalah dapat, artinya boleh iya boleh tidak kemungkinan dari 33 itu dikurangi lagi atau bisa turun statusnya jadi tipe B, dan hal ini yang akan dikaji lagi berdasarkan konsultasi Bidang Organisasi dengan OPD nya masing-masing," ungkapnya.
Masih dikatakan Jajang jika UPTD Tipe B itu adalah kepala UPTDnya yang berada setingkat jabatannya eselon 4-b, dan Tipe A kepala UPTD nya setingkat jabatan eselon 4-a dan ada Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) nya. Tetapi ASN yang terkena dampak perampingan UPTD tidak perlu khawatir karena ada beberapa langkah alternatif sebagai jalan keluar yang diambil pemkab.
Jajang juga mengatakan, pemberhentian dari jabatan struktural karena dampak perampingan organisasi setelah melalui proses penyaluran ke OPD lain sudah tidak memungkinkan lagi dan sudah terpenuhi, maka dapat dimungkinkan dilakukan percepatan masa pensiun. "Penyaluran itu bisa ke struktural atau fungsional, jika semua OPD sudah terpenuhi bisa kemungkinan dilakukan mempercepat masa pensiun akan tetapi ini masih menjadi wacana, karena kita belum siap secara teknis maupun anggaran kompensasinya. Namun jika memungkinkan cara ini, maka akan kami berlakukan," ungkapnya.
Saat ini kata jajang ada sekitar 137 jabatan kosong di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, diantaranya 1 jabatan Kepala Dinas (eselon II-B), 5 Sekretaris Dinas (III-A) 10 Kepala Bidang (eselon III-B), 5 camat (eselon III-A) dan Sisanya untuk eselon IV-a dan IV-b yang nanti akan diarahkan untuk didistribusikan bagi yang kena dampak perampingan UPTD. "Mutasi bulan januari ini untuk perampingan UPTD, sedangkan untuk jabatan yang lain masih dalam pembahasan apakah semua akan dilakukan secara serentak atau bagaimana, kita masih melakukan pembicaraan," paparnya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template