Tunjangan Kepala UPTD Pendidikan Rp 6 Juta Terancam Hangus - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tunjangan Kepala UPTD Pendidikan Rp 6 Juta Terancam Hangus

Tunjangan Kepala UPTD Pendidikan Rp 6 Juta Terancam Hangus

Written By Admin Raka on Selasa, 12 Desember 2017 | 12.45.00

CILAMAYA KULON,  RAKA - Jika ditanya siapa yang paling lantang suaranya saat demonstrasi menentang penghapusan UPTD di depan Istana Negara, beberapa waktu lalu. Jawabannya adalah para kepala UPTD Pendidikan di Kabupaten Karawang.
Pasalnya, pejabat struktural itu terancam kehilangan tunjangan Rp 6 juta per bulan, jika rencana penghapusan UPTD benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah daerah justru menghemat Rp 2,1 miliar per tahun, jika 30 UPTD Pendidikan di Kabupaten Karawang dihapus. Hal itu seperti diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penghapusan Lembaga UPTD.
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon H Udin Mahpudin mengakui, selama menjadi kepala UPTD tunjangan yang diterimanya Rp 6 juta per bulan diluar gaji PNS. Sementara Kasubag di kisaran Rp 4 jutaan. Angka ini tergolong besar nyaris sejajar dengan Bekasi dan Bandung. Maka wajar saja saat demonstrasi menolak penghapusan UPTD dan peralihan jabatan struktural ke fungsional, Bekasi dan Karawang yang lebih lantang. Sebab, jika kepala UPTD dan Kasubag beralih jadi fungsional, maka tunjangan tersebut otomatis hilang. Dan sebagai gantinya, sebut Udin,  adalah sertifikasi yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan tunjangan daerah, yaitu kisaran Rp 3 jutaan per bulan. "Kalau kita beralih ke fungsional, ya tunda (tunjangan daerah) itu otomatis hilang dong. Gantinya ya sertifikasi lagi seperti habitat sebelumnya," ungkap Udin.
Lebih jauh dia menambahkan, jangan ada kesan bahwa tunjangan adalah pemborosan anggaran, karena itu adalah kewajiban Pemkab Karawang memberikan hak kepada orang yang bekerja ekstra. Karenanya tidak tepat jika tunjangan ini masih hitung-hitungan. "Besar kecil tunjangan itu bukan pemborosan, tapi kewajiban atas hak kita sebagai orang yang bekerja," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah mengatakan, konsekuensi dari penghapusan UPTD berdampak terhadap 60 tenaga struktural, yang terancam dialihkan menjadi pegawai fungsional. Mereka adalah 30 kepala UPTD Pendidikan dan 30 kasubag TU UPTD. "Kami akan tawarkan kepada mereka kembali menjadi penilik atau pengawas pendidikan yang statusnya fungsional. Alternatif lain adalah mendistribusikan para pejabat eselon IV itu ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya," katanya.
Namun, jika ternyata OPD lain penuh, sambung Aang, maka tidak tertutup kemungkinan mantan para kepala UPTD dan kasubag TU Pendidikan itu tidak ada pekerjaan. "Karena kebutuhan organisasi mereka bisa dinonjobkan," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template