Sidang Gugatan PDAM Tanpa Mediasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sidang Gugatan PDAM Tanpa Mediasi

Sidang Gugatan PDAM Tanpa Mediasi

Written By Admin Raka on Jumat, 29 Desember 2017 | 12.05.00

KARAWANG, RAKA - Sidang gugatan terhadap Direksi PDAM, bupati dan ketua Komisi B DPRD Karawang tampaknya masih panjang. Pada sidang lanjutan yang digelar Kamis (28/12) siang, pihak tergugat dari PDAM, Bagian Hukum Pemkab Karawang, serta DPRD Karawang menyampaikan duplik atau jawaban atas gugatan terkait masa jabatan pejabat sementara direksi PDAM.
Kuasa hukum PDAM, Duljalil mengatakan, perwakilan dari para tergugat kemarin semuanya hadir. Namun, proses sidang bisa berlangsung lama karena mediasi dianggap gagal oleh majelis hakim. "Sidang tadi pembacaan putusan sela dari majelis hakim, karena mediasi secara resmi di pengadilan sudah dinyatakan tidak berhasil
. Kedepan, tinggal menunggu putusan majelis hakim dalam sidang tanggal 11 Januari (2018) nanti. Ada kemungkinan putus di situ, tapi ada kemungkinan dilanjut juga," katanya.
Sementara pihak penggugat dari LBH KAHMI bersikukuh bahwa jabatan Pjs Direksi PDAM yang melebihi 6 bulan, telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah. Ketua LBH KAHMI Karawang Ferryanto Piliang mengatakan, dirinya yakin bahwa majelis hakim memahami pokok gugatannya terkait diberlakukannya SK Pjs Dirut dan Dirum PDAM yang tidak sesuai dengan Permendagri No 7 tahun 2007 juncto Perda No 6 tahun 2010. "Di mana keberlakuan SK Pjs paling lama enam bulan, sedangkan mereka menjabat sudah melebihi enam bulan lamanya, sampai detik ini," ungkapnya usai sidang.
Ferry menjelaskan bahwa yang dipersoalkannya adalah bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Permendagri dan Perda. Jika hanya sampai enam bulan, maka tidak akan dipersoalkan. "Karena perbuatan ini juga harus dipertanggungjawabkan oleh Bupati Cellica Nurrachdiana. Dia harus menegakkan perda tersebut. Dan Komisi B DPRD Karawang sebagai pembuat perda juga sebagai legislator. Namun hari ini mereka dalam jawaban dan dupliknya terkesan membenarkan perbuatan-perbuatan tersebut dengan menganggap SK itu legal dan sah," katanya.
Kata Ferry, bagaimana sah status Pjs tersebut, jika masa berlakunya sudah melebihi ketentuan peraturan perundang-perundangan.
 Dikatakannya, indikasi pengelolaan PDAM yang tidak sesuai jalur hukum ini akan merugikan semua pihak. Apalagi PDAM perusahaan daerah yang dibangun oleh APBD dan kontribusi masyarakat Karawang setiap bulannya yang membayar penggunaan air bersih.
"Kami yakin hakim lebih mengedepankan hukum yang murni dan yakin ini akan lanjut persidangan kepada pokok perkara, agar terkuak fakta-fakta hukum yang selama ini diendapkan melebihi waktu enam bulan sebagai Pjs," katanya.
Kata Ferry, pihaknya hanya menginginkan adanya penegakan hukum yang benar. Dia juga menambahkan, selama ini masyarakat beranggapan para pejabat PDAM yang saat ini menduduki kursi direksi adalah direksi defenitif, padahal hanya Pjs. "Ingat, hanya Pjs, yang konsekuensi hukumnya berbeda dengan pejabat definitif ataupun Plt (pelaksana tugas)," tandasnya.
Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Karawang M Jazuri SH MH mengatakan, sidang akan dilanjutkan Kamis (11/1/2018). Majelis hakim juga tidak dapat memastikan apakah pada sidang selanjutnya putusan sela atau putusan akhir. "Karena di situ ada kompetensi absolutnya. Maka itu harus diputus duluan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, karena tidak ada hasil mediasi dari penggugat dan tergugat, maka persidangan yang akan melanjutkannya. Kata Jazuri, sampai saat ini dari tergugat dan penggugat masih terus-menerus untuk saling jawab menjawab. "Apakah PN ini berwenang atau tidak kompetensinya, apakah ini kewenangan pengadilan negeri kata pihak tergugat atau kewenangan pengadilan tata usaha negara, sebab itu harus diputus dulu dari pihak tergugat," tandasnya. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template