Pengawas Geser Kepala UPTD - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pengawas Geser Kepala UPTD

Pengawas Geser Kepala UPTD

Written By Angga Praditya on Senin, 11 Desember 2017 | 16.00.00

Stempel Basah Kemendagri Diragukan  

TEMPURAN, RAKA - Aksi demonstrasi menolak penghapusan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akhir Nopember lalu, di Istana Negara dan gedimg DPR/MPR Senayan masih belum membuahkan hasil. Bahkan dilingkungan UPTD Pendidikan saat ini beredar surat ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per tanggal 4 Desember, menyatakan UPTD tidak masuk kriteria pembentukannya, dan memerintahkan bupati membentuk koordinator wilayah (Koorwil) di setiap kecamatan dan dikomandoi pengawas sekolah.
Menanggapi, surat dengan nomor 061/10395/otda tersebut, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) Karawang Dadang Hermawan, kemarin, mengatakan surat tersebut sudah beredar luas dilingkungan UPTD Pendidikan dan sudah di posting ke semua grup pengawas. Namun, herannya, rekan pengawas justru meragukan isi surat yang tercantum per tanggal 4 Desember tersebut, karena stempel basah Kemendagri yang tercantum beda dari biasanya.
Meskipun dalam surat itu tercantum bahwa Pengawas akan beralih menjadi Koorwil Kecamatan karena unit non struktural, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh,  karena hasil postingan di grup WA masih meragukan stempel Kemendagrinya. "Kemarin kita sudah posting surat itu di WA pengawas, Eh, malah meragukan, karena stempel Depdagrinya beda dengan yang biasa," katanya.
Disinggung jika benar keaslian surat yang beredar tersebut, Pengawas di Kecamatan Tempuran ini mengaku siap-siap saja mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. "KKPS siap mengikuti aturan pemerintah yang berlaku," ujarnya.
Kepala UPTD Pendidikan Rengasdengklok Rusta Anzela S.Pd mengatakan surat itu memang menyebar, bahkan dibagi-bagikan saat peringatan hari guru di Bekasi, entah benar atau tidak, yang jelas surat itu semakin membingungkan para Kepala UPTD. Sebab, hasil demo kemarin bersama Forum UPTD, pihak Kemendagri juga masih kebingungan dan masih diupayakan oleh DPR RI Komisi II. Kalau surat itu benar, menjadikan Pengawas sebagai Koorwil menggeser struktural UPTD, ini ada poin-poin pelanggaran juga yang tidak bisa spontanitas begitu saja dilaksanakan. "Kita semakin bingung, apakah itu surat merupakam jawaban atas demo Forum UPTD, kita juga jadi tidak jelas kemana nanti," ungkapnya.
Lebih jauh mantan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahabang ini menambahkan, posisinya akan diganti dengan pejabat fungsional yaitu pengawas sebagai Koordinator karena menjadi bagian dari satuan kerja non struktural dan bertanggungjawab urusan pemerintahan bidang pendidikan yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan daerah. Karenanya, posisi struktural sepertinya Kasubag mau dibawa kemana.
Terlepas surat Kemendagri benar atau salah namun gelagat final penghapusan UPTD dari Kemendagri nampaknya mulai kelihatan. Karenanya, ia dan forum UPTD menunggu kepastian Pemkab dan hirarki resmi dari Pemerintaj Pusat. "Terserah pemerintah mau bagaimana. cuman harus saklek. Jangan banyak kabar yang membuat kita jadi bingung," ungkapnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template