Pak Dewan Setuju, Ada Dana Aspirasi Kades - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pak Dewan Setuju, Ada Dana Aspirasi Kades

Pak Dewan Setuju, Ada Dana Aspirasi Kades

Written By Angga Praditya on Selasa, 05 Desember 2017 | 13.00.00

TELAGASARI,  RAKA - Keinginan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) agar kepala desa memiliki dana aspirasi seperti anggota DPRD mendapat respon positif Komisi A DPRD Karawang. Tetapi dengan syarat harus ada payung hukum dan regulasi terkait.
Dana yang disebut-sebut bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah tersebut bisa sewaktu-waktu masuk pos alokasi seperti aspirasi untuk masyarakat. "Saya setuju kades punya aspirasi, asalkan jelas aturan dan payung hukumnya," tandas Ketua Komisi A DPRD Karawang,  Ir Teddy Luthfiana, disela-sela resesnya di Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, kemarin. 
Teddy mengatakan keinginan sejumlah kepala desa agar memiliki dana aspirasi untuk kepentingan masyarakatnya, seperti gorol, gropyokan, bantuan perayaan hari besar islam (PHBI), sosial  dan kerja bakti lainnya, disepakatinya selama sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Sebagai mantan Kades Pasirtalaga, ucap Teddy, dirinya bisa memahami keinginan para kepala desa tersebut. Memang, di pos Dana Bagi Hasil (DBH) itu, terang Teddy, memiliki peluang untuk dianggarkan Pemkab. Asalkan jelas payung hukum dan regulasinya diatur secara ketat. Sehingga setiap alokasi yang bersumber dari APBD benar-benar terserap optimal.
Sebelumnya,  Sekretaris Apdesi Karawang Alex Sukardi mengusulkan dana aspirasi itu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk dipertimbangkan dalam pos DBH tahun anggaran 2017. Melihat kedusunan dan pemetaan, kades adalah figur yang tahu medan wilayahnya masing-masing, sehingga pos-pos itu acapkali spontan datang dari permintaan masyarakat. Karenanya, jika disetujui, ini menjadikan kondusifitas pembangunan lebih tertata rapi, baik untuk pemberdayaan, kemasyarakat dan sosial di desa-desa, dimana anggarannya diambil diluar dana ADD, melainkan khusus di DBH. "Baru kita usulkan, mudah-mudahan disetujui. Wajar masyarakat sering minta ke Kades, kita punya uang dimana. Kalau ada dana DBH untuk kemasyarakatan kan ini bisa dikatakan aspirasi Kades," ujarnya.
Alex menambahkan, ajuan-ajuan masyarakat di masing-masing dusun selalu bersifat spontan, tidak mungkin tertulis mengajukan ke desa. Karenanya keberadaan aspirasi Kades ini bisa membantu masyarakat. Meskipun sejauh ini, dana aspirasi dari DBH ini masih dihitung-hitung berapa besarannya. "Kita hitung-hitung dulu berapa kebutuhannya untuk pos aspirasi kades ini dari DBH," ungkapnya.
Sementara Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa DPMPD Karawang, Budiman Achmad mengatakan, dalam Perbup ada mekanisme dan tata cara, program alokasi dan Kegiatan dari DBH ini. Pemerintah Desa, ia persilahkan memetakan pilihan yang ada dari dusun-dusun untuk kebutuhan masyarakatnya, karena memang diyakininya, berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, tapi semuanya tetap harus sesuai aturan. Walaupun istilah Apdesi menginginkan aspirasi tetapi tetap semuanya harus tercantum dalam APBDes dan semuanya sudah berdasarkan perencanaan. Dia mengingatkan agar usulan-usulan istilah aspirasi Kades itu tidak lari dari Regulasi yang ada.
"Tidak boleh lari dari menu yang disajikan, semuanya harus terencana dan masuk APBdes," ujarnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template