Bendahra PBB tak Digaji - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bendahra PBB tak Digaji

Bendahra PBB tak Digaji

Written By Angga Praditya on Jumat, 08 Desember 2017 | 12.15.00

TEMPURAN, RAKA - Menjadi tulang punggung pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak, ternyata tidak membuat para bendahara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bergelimangan harta. Mereka justru harus menerima pil pahit, karena tidak sepersen pun gaji diterimanya tahun ini.
Selain tidak menerima honor seperti tahun sebelumnya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang Rp 750 ribu per bulan, juga tidak mendapat penghasilan dari pos dana bagi hasil pajak dan retribusi pajak. Bahkan, upah pungut yang menjadi andalannya juga tipis setelah kesadaran wajib pajak juga rendah.
Bendahara PBB Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan Sontong mengatakan, sumber honor para bendahara PBB tidak jelas. Mereka hanya diminta membuat rekening lalu copyannya diserahkan ke BPKAD. Namun hingga saat ini tidak ada satu rupiah pun masuk ke rekening para bendahara PBB.
Hasil rapat antar bendahara juga, sebut Sontong, BPKAD memberikan ruang untuk honor para bendahara PBB berdasarkan hitungan lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Persatu lembar SPPT sebutnya, hanya dijatah Rp 1000. Itu belum dibagi dengan camat Rp 100, koordinator PBB kecamatan Rp 100 dan kades Rp 100. Sehingga, yang didapati bendahara PBB hanya Rp 700 per lembar SPPT. Dalam satu desa sambungnya, jumlah SPPT sebanyak 2000 lembar, itupun tidak full saat penagihan PBB. Karena SPPT Rata-rata masih bukan atas namanya yang belum dibalik nama. "Mengandalkan dari mana lagi kesejahteraan bendahara PBB ini. DBH pun tidak teranggarkan sama sekali," ungkapnya kepada Radar Karawang, Kamis (7/12) kemarin.
Kades Jayanegara Kecamatan Tempuran Wanda Suwanda mengatakan, banyak keluhan dan curhatan dari bendahara PBB yang dia terima, karena ketiadaan honornya tahun inj. Bahkan, mengandalkan UP, bendahara PBB ada yang sampai menerima Rp 200 ribuan saja per bulannya. "Mengapa saat desa dan Kecamatan lain pemasukan PBB rendah, juatru harus berimbas penghapusan honornya pada bendahara desa yang tinggi pemasukan PBB," ujarnya.
Seharusnya sebut Suwanda, ada sanksi dan ada reward. Bukan malah dihapus honornya. "Di BPKAD tidak ada, di DBH juga gak ada posnya," tuturnya.
Anggota Komisi B DPRD Karawang Mulya Syafari sempat mempertanyakan BPKAD atas penghapusan honor para bendahara PBB, yang menjadi penentu pemasukan PBB. Logikanya, mana mungkin masyarakat bisa sadar pajak, jika penghapusan honor ini justru bisa membuat malas para bendahara PBB. Bahkan berpeluang menyalahgunakan uang pajak akibat minimnya kesejahteraan dari pemkab.
Dirinya menghitung, satu kecamatan pemasukan dari PBB jika SPPT, NJOP dengan WP itu utuh, bisa menambah pemasukan sampai Rp 3 miliar. Maka jika dikalikan 30 kecamatan, pemasukan dari PBB bisa menyumbang kontribusi pada daerah sebanyak Rp 90 miliar per tahun.
"Jika mengandalkan UP saja persentasenya hanya sedikit. Bahkan jika masukan rendah, ada bendahara PBB yang hanya menerima Rp 200 ribu per tahun," ungkapnya.
Ia melanjutkan, Komisi B menekankan pentingnya kesejahteraan bendahara PBB. Sebab, selain honornya dihapus di BPKAD, anggaran dari DBH yang akan cair akhir tahun ini juga tidak ada pos untuk menggaji bendahara PBB. "Miris memang, saat mereka mencari WP untuk pemasukan PAD, justru kesejahteraannya tidak ada tahun ini," ungkapnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template