Pembangunan Lambat Kades Boleh Digarap - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pembangunan Lambat Kades Boleh Digarap

Pembangunan Lambat Kades Boleh Digarap

Written By Angga Praditya on Rabu, 29 November 2017 | 12.00.00

Pesan Wabup untuk Polisi

KARAWANG, RAKA - Ini kode keras dari Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari untuk para kepala desa yang seenaknya menggunakan dana desa. Orang nomor dua di Kabupaten Karawang yang akrab disapa Jimmy, mempersilahkan kepada aparat kepolisian memeriksa kades yang gagal merealisasikan infrastruktur di atas 50 persen.
"Polisi ini kan sudah MoU jadi pendamping dana desa. Kalau ada desa membangun cuma di bawah 50 persen, silahkan saya izinkan untuk diperiksa," kata Jimmy kepada Radar Karawang.
Menurut Jimmy, dana desa dengan nominal besar harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari dana yang berasal dari APBN tersebut. "Jika realisasi minimal 75 persen, kami mohon untuk bantu diamankan agar dana desa bisa terserap dan dirasakan masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan para kades, agar proyek infrastruktur yang menggunakan dana desa tahun 2018, jangan diberikan kepada pihak ketiga. Pasalnya, dia mendengar pengerjaan infrastuktur di desa banyak dikerjakan oleh pihak ketiga. Padahal proyek yang menggunakan dana tersebut harus dikerjakan oleh masyarakat setempat. "Manfaatkan material dan SDM masyarakat desa sebaik-baiknya. Jangan dana desa dipihak ketigakan," katanya.
Di lain kesempatan, Kepala Desa Duren, Kecamatan Klari, Abdul Halim meminta aparatur hukum jangan main asal tangkap terhadap kades yang diduga bermasalah. Dia berharap sebelum ditangkap terlebih dahulu dikonsultasikan dengan kepala daerah. Karena secara jabatan, kepala desa merupakan kepala dari sebuah pemerintahan desa dan dibawah pemerintah kabupaten. "Kami memegang surat keputusan (SK) nya bupati, jadi tolonglah dikonsultasikan dulu kepada bupati sebelum menangkap kami," pintanya.
Masih dikatakan Halim, berkenaan dengan dana desa, bantuan gubernur, Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap ada pemeriksaan atau temuan jangan langsung dijustifikasi. "Kalau memang saat pemeriksaan ada temuan mohon dengan hormat dan sangat, konsultasikan kapan akan diselesaikannya. Beda kalau uangnya dipakai, itu silahkan tangkap karena itu korupsi. Tapi kalau ada kesanggupan dari kepala desa untuk menggantinya, berikan kesempatan untuk menyelesaikan," tuturnya.
Wakil Ketua Apdesi Karawang M Rombi mengatakan, sesuai aturan administrasi desa, ketika tahun berjalan tidak bisa dikatakan bersalah. Karena pihak desa memiliki kewajiban menyelesaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, atas apa yang sudah dilakukannya selama menjabat dalam satu tahun anggaran. Pihak desa harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban desa reguler per tahun. Jika laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan bermasalah, baru diselesaikan melalui penegakan hukum. Apa yang disampaikan Apdesi, menurutnya bukan berarti menghalang-halangi proses hukum yang berjalan. Karena bisa saja kesalahan desa hanya pada persoalan administratif yang sangat memungkinkan untuk bisa diluruskan. "Tapi kalau yang diperiksanya tahun lalu, kemudian ada temuan berkaitan dengan pelanggaran hukum, maka itu baru bisa diproses," tambahnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template