Komisi A Tidak Menampik Ada Prostitusi di Spa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Komisi A Tidak Menampik Ada Prostitusi di Spa

Komisi A Tidak Menampik Ada Prostitusi di Spa

Written By Angga Praditya on Jumat, 24 November 2017 | 13.30.00

KARAWANG, RAKA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karawang diminta tegas terhadap anggotanya yang nakal. Terlebih saat ini sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengelola hotel. Karenanya perlu penegasan dari aparat penegak perda juga hukum untuk lebih ketat melakukan pengawasan. Hal itu dipandang perlu dikarenakan dalam beberapa penelusuran Radar Karawang setiap kali ada razia yang dilakukan aparat selalu saja menemukan para pekerja SPA di bawah umur.
Menanggapi hal itu Kasatpol PP Asip Suhendar menyampaikan jika pihaknya sudah melakukan hal yang sangat perlu dilakukan sebagai penegak perda. Baik di Spa maupun perhotelan. "Kalau tindak lanjut operasi Spa atau sejenisnya harus tertutup dan itu sudah kita tindaklanjuti," ucapnya kepada Radar Karawang, Kamis (23/11).
Kata Asip terkait operasi Spa yang menurutnya sudah rutin dilakukan, itu tidak hanya dilaksanakan sendiri melainkan gabungan dari unsur kepolisian dan Subdenpom sebagai pelaksana dilapangan. "Untuk razia SPA mestinya diadakan PHRI dengan pihak-pihak terkait. Selain itu pembinaannya juga harus maksimal," tandas Asip.
Sementara anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Ahmad Fajar menyampaikan, jika orang beneran pijit tidak harus ke Spa. Selain itu pekerja dibawah umur itu tidak diperbolehkan. "Pekerjakan anak dibawah umur tidak hanya melanggar UU bahkan melanggar konvensi internasioanl. Itu kejahatan kemanusian apalagi kalau ada keterlibatkan oknum pemerintah itu berarti pemerintah ikut bagian perbudakan anak. Apalagi sampai anak menjadi objek seksual itu sudah eksploitasi seksual dan ancamannya 20 tahun," tegas Fajar.
Dikatakan Fajar, jika di sektor Spa ada anak melakukan perbuatan seksual itu tidak bisa ditampik tetapi cara membuktikannya sulit. "Kalau tempat pijit murni dibuat layaknya tempat pijitlah, biasa saja. Aksesnya dibuat mudah dari partisi-partisi dan tidak sampai tertutup. Kalau pemda kecolongan dari aspek pembinaan pengawasan. Pemda harus bertanggung jawab apalagi sampai ada transaksi yang melanggar UU dan peraturan kalau ada pekerja dibawah umur, Dinas Tenaga Kerja juga terlibat tapi aspek penegakan hukum  murni itu tanggung jawab Polisi," tandasnya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template