Kejaksaan Didemo, Ketua DKM Dilepas - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kejaksaan Didemo, Ketua DKM Dilepas

Kejaksaan Didemo, Ketua DKM Dilepas

Written By Mang Raka on Selasa, 07 November 2017 | 11.42.00

Buntut Kisruh Tanah Wakaf di Cilebar

KARAWANG, RAKA - Gara-gara dianggap menyerobot lahan milik orang lain, Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar Wawan Saputra, Ketua DKM Masjid Al Mukarromah Anon Suganda dan seorang warga Tanjungsari bernama Otih, jadi tersangka dan harus merasakan dinginnya lantai penjara sejak Jumat (3/11) lalu.
Waktu bergulir, persoalan itu akhirnya menyedot perhatian berbagai elemen masyarakat di Karawang, hingga muncul gelombang aksi demonstrasi menuntut agar ketiga warga Tanjungsari tersebut dibebaskan. Senin (6/11) pagi, Kantor Kejaksaan Negeri Karawang menjadi sasaran aksi unjuk rasa. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat itu menyuarakan untuk pembebasan Kades Wawan, Ketua DKM Anon Suganda dan Otih.
Sejak orator silih berganti menyuarakan tuntutan, massa mengancam tidak akan pulang hingga tuntutannya dipenuhi. Sementara dari dalam aula kantor Kejari Karawang terlihat perwakilan warga bersama berbagai elemen masyarakat, LSM, ormas keagamaan tumplek di sana, termasuk kuasa hukum dari Apdesi, Jhonson Panjaitan.
Massa yang berunjuk rasa di luar gedung kejaksaan kembali bersemangat ketika Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari bergabung dengan mereka. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Jimmy itu juga bersedia menjaminkan dirinya untuk penangguhan penahanan tiga orang tersangka.
Sekretaris Desa Tanjungsari Sanjo yang ditemui di komplek kantor Kejari Karawang mengatakan, pihaknya bersama masyarakat berharap, selain kepala desa, ketua DKM dan Otih dibebaskan, aset tanah yang dipersoalkan Nurlela juga bisa selesai. "Kalau mau ngadu data ayo, lagian ini perdata. Dan seharusnya kades tidak ditahan sampai digunduli di lapas, saya menyaksikan sendiri," sesalnya.
Dari dalam ruangan, Kepala Kejari Karawang Sukardi yang bernegosiasi dengan perwakilan pendemo dari berbagai elemen akhirnya bersedia melakukan penangguhan penahanan terhadap ketiga tersangka. "Saya memerintahkan Kasi Pidum untuk membuat surat penangguhan penahanan," kata Sukardi.
Sesaat berselang, warga yang semula berunjuk rasa di depan kantor Kejari Karawang bergerak menuju ke Lapas Warungbambu. Mereka berbondong-bondong menjemput kades, ketua DKM dan Otih di sana. Menjelang sore warga Tanjungsari membawa pulang ketiga tersangka yang mendapatkan penangguhan penahanan itu dengan menggunakan mobil sedan berwarna hitam bernomor polisi B 2783 XQ.
Sementara dari Cilebar dilaporkan, berdasarkan penuturan sejumlah warga di sana, tanah wakaf tersebut dibeli dari swadaya masyarakat. Warga Dusun Turi 2, Desa Tanjungsari, Acum (67) mengatakan, tanah wakaf yang dipersoalkan tersebut memiliki surat tanah yang lengkap, sesuai dengan bentuk fisik di lapangan.
"Kita beli tanah tersebut dengan uang hasil swadaya masyarakat dari orang Belendung-Tempuran, kelengkapan surat ada, tanah diukur dengan jelas di lapangan, mana yang bermasalahnya?" ujarnya kepada Radar Krawang, Senin (6/10).
Sedangkan orang yang melakukan gugatan, Nurlela Margaret Manulang, kata Acum, pada saat membeli lahan tanah yang lokasinya berbatasan dengan tanah wakaf tersebut hanya berbekal surat tanah tanpa langsung melihat lokasi.
Bahkan, dirinya juga mengakui pada saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran terhadap tanah milik warga pendatang tersebut, hasilnya ada perbedaan antara surat tanah dan tanah yang dimiliki.
Warga lainnya, H Cama mengatakan, tanah wakaf Masjid Al Mukaromah itu luasnya 1,3 hektare yang dibeli secara bertahap dengan menggunakan dana swadaya dari masyarakat. Hanya saja, sawah milik masjid berdekatan dengan sawah milik Nurlela.
Cama sangat menyayangkan tindakan Nurlela yang dinilai warga di sana semena-mena memenjarakan kepala desa serta tokoh agama di desanya, tanpa dilakukan musyawarah terlebih dulu. "Harusnya musyawarah dulu. Jangan langsung ambil tindakan seperti itu, biar masalahnya tidak berbelit-belit. Kalau gini kan khawatirnya isu SARA yang muncul," pungkasnya.
Berdasarkan penelusuran Radar Karawang di lapangan, tanah wakaf tersebut berada di area pesawahan. Bukan untuk perluasan masjid, karena tidak berdekatan dengan lokasi masjid. Tanah wakaf tersebut dibeli hasil patungan masyarakat. Informasi lainnya, ketiganya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dengan tuduhan pemalsuan dokumen tanah. (apk/rok)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template