Kawasan Ekonomi Khusus Karawang Masih Dikaji - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kawasan Ekonomi Khusus Karawang Masih Dikaji

Kawasan Ekonomi Khusus Karawang Masih Dikaji

Written By Angga Praditya on Selasa, 14 November 2017 | 21.30.00

Tidak jauh dari Ibu Kota Jakarta membuat pertumbuhan Kabupaten Karawang melaju sangat cepat. Belum selesai dengan pengembangan kawasan industri, Kota Pangkal Perjuangan direncanakan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama Bekasi dan Purwakarta.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, rencana pengembangan KEK Karawang, Bekasi, Purwakarta masih dalam kajian pemerintah. Target kajian selesai akhir bulan ini. "Belum ada keputusan yang diambil. Kami harap ini (pembahasan tersebut) bisa selesai akhir bulan ini," kata Luhut dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/11).
Luhut menuturkan, pemerintah mengadakan rapat koordinasi beberapa hari lalu yang dihadiri perwakilan Sekretaris Kabinet, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, dan perwakilan dari Kabupaten Karawang dan Bekasi. Luhut menuturkan, hasil dari rapat tersebut adalah kebutuhan pengelolaan infrastruktur bersama, seperti pengelolaan air, sarana umum, jalan raya, dan lainnya. "Untuk itu model seperti kawasan ekonomi terpadu, mungkin bisa diterapkan. Tetapi ini pun masih dalam pembicaraan, belum diputuskan," ujarnya.
Lain halnya dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan untuk menjadi KEK ada tiga syarat utama. Pertama, harus di luar Pulau Jawa. Kedua, daerah tersebut mempunyai potensi tapi belum bisa berkembang karena kurangnya infrastruktur. Ketiga, perlu dukungan regulasi karena kurangnya insentif. "Jadi tidak mencakup kriteria ketiganya, karena daerah tersebut sudah berkembang pesat," kata Bambang.
Dia bilang untuk wilayah tersebut pihaknya mendorong untuk pengembangan metropolitan yang terintegrasi dari Jakarta. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Menurutnya justru yang diperlukan agar menarik investor agar lebih efisien. Daerah ini kata dia perlu diberikan pengelolaan khusus di bawah payung hukum daerah metropolitan. "Dan juga aturan yang diharapkan mereka jangan sampai ada aturan yang masih ada mengganggu iklim investasi di situ," jelas dia.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, tak ada rencana untuk menjadikan semua kawasan di Bekasi, Karawang dan sekitarnya menjadi KEK. "KEK hanya kami prioritaskan di luar Pulau Jawa. Itu untuk pemerataan pembangunan," ucapnya.
Airlangga menjelaskan, beberapa daerah di kawasan Bekasi, Karawang, Cikampek hingga Purwakarta merupakan sabuk kawasan industri. Letaknya di utara Jawa, terbentang dari Banten sampai Gresik. Kecuali, kawasan pariwisata Tanjung Lesung, Banten, sejak 2012 silam ditentukan sebagai KEK. Kawasan industri mendapat pembinaan oleh Kementerian Perindustrian, sejak dikembangkannya kawasan industri periode 1990-an. Meski begitu, lanjutnya, sabuk kawasan industri memerlukan konektivitas jalan antarkawasan. Misalnya akses ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban yang akan dibangun. Serta moda transportasi barang melalui jalur kereta api jalur ganda. Selain itu, perlu hunian layak bagi 11 juta penduduk yang tinggal di koridor tersebut. Sehingga pengembangan kota baru seperti Meikarta, memiliki proyeksi menjadi bagian terintegrasi dengan koridor kawasan industri. "Pemerintah dikoordinasikan Menko Maritim sedang melakukan kajian, menetapkan jenis fasilitas yang diperlukan agar kawasan di wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih pesat," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik serta keuangan negara Uchok Sky Khadafi mengapresiasi jika penerapan KEK hanya di luar Jawa. "Memang seperti itu seharusnya. Kawasan di Pulau Jawa sudah berkembang. Yang harus dipikirkan menjadi KEK adalah di luar Jawa," tegas Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) tersebut.
Dia mengingatkan, fasilitas nonpabean sebagai penyangga sabuk kawasan industri sebaiknya tidak menjadi alasan pemerintah untuk memuluskan megaproyek tersebut. Apalagi, perizinan Meikarta hingga kini masih bermasalah di Pemprov Jawa Barat. "Intinya jangan jadi akal-akalan pemerintah, demi memuluskan proyek Meikarta yang dibangun oleh swasta murni Lippo Group," pungkasnya. (idp/jp/lp)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template