Jatah Desa Turun Rp 30 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jatah Desa Turun Rp 30 Juta

Jatah Desa Turun Rp 30 Juta

Written By Mang Raka on Sabtu, 04 November 2017 | 11.30.00

Dana Bagi Hasil Tetap Rp 40 Miliar

CILAMAYA WETAN, RAKA - Para kepala desa tampaknya harus merelakan pendapatan desanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang Rp 30 juta dari tahun sebelumnya.
Penyebabnya, besaran total DBH pajak dan retribusi daerah untuk 297 desa tahun ini dipastikan Rp 40,07 miliar atau tidak sampai 10 persen dari capaian pajak dan retrubusi daerah yang mencapai Rp 957 miliar. Artinya, jika dirata-ratakan besaran perolehan setiap desanya bakal berkurang Rp 30 juta.
Ketua Ikatan Kepala Desa Kecamatan Cilamaya Wetan Udin Abdul Gani mengatakan, kepastian besaran anggaran tersebut diperoleh setelah pihaknya menemui bupati. Meski tidak sesuai capaian pajak dan retribusi daerah tahun ini.
Soal alasan Pemkab Karawang keukeuh menetapkan angka tersebut, Udin enggan berkomentar lebih jauh dan menyarankan langsung klarifikasi kepada Ketua Apdesi dan pengurus lainnya. "Angger (tetap) Rp 40 miliar, coba tanya langsung ke pengurus Apdesi," sarannya.
Begitu juga Ketua IKD Cilamaya Kulon Sawa Isyirot. Dia mengakui, hasil pertemuan dengan bupati tidak menghasilkan perubahan berarti dengan besaran dana bagi hasil yang akan diterimanya tahun ini. Mau tidak mau, pihaknya tetap menerima. "Ya kira-kira begitulah," singkatnya.
Kepala Desa Rawagempol Kulon Ade Laide mengaku sudah menerima informasi bahwa DBH tetap diangka Rp 40 miliar. Walaupun hal ini bisa mengurangi besaran DBH di masing-masing desa sampai puluhan juta, pada prinsipnya, dirinya setuju-setuju saja apa yang telah diputuskan Pemkab Karawang. Terkait persoalan ini, dirinya memercayakan kepada IKD di masing  masing kecamatan untuk sama-sama memperjuangkannya.
Sebelumnya, Sekretaris Apdesi Karawang Alex Sukardi mengatakan, jika melihat besaran capaian pajak dan retribusi daerah tahun ini Rp 957 miliar, seharusnya desa mendapatkan jatah 10 persen. Sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 yang mengamanatkan 10 persen hak desa.
Kata dia, seharusnya yang menjadi hak desa adalah Rp 95,7 miliar, bukan Rp 40,07 miliar. Karenanya wajar jika para kepala desa mempertanyakannya. Apalagi angka tersebut jauh menyusut dibanding tahun lalu sebesar Rp 50 miliar. "Kalau Rp 40 miliar, tidak semua desa bakal dapat di atas Rp 100 juta, karena asumsinya akan berkurang sekitar Rp 30 juta per desanya," ujarnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template