Jatah BUMDes Rp 38 Miliar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jatah BUMDes Rp 38 Miliar

Jatah BUMDes Rp 38 Miliar

Written By Angga Praditya on Sabtu, 11 November 2017 | 13.30.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Tahun 2017, sebanyak 297 desa di Kabupaten Karawang diguyur dana desa Rp 255 miliar. Dari total dana tersebut, 15 persen atau Rp 38 miliar diantaranya diperuntukan buat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun sempat masuk 9 besar BUMDes terapih se-Indonesia pada bulan Juli lalu, kemelut pengelolaan badan usaha itu masih menjadi sorotan. Mulai manajemen simpan pinjam, usaha yang belum profitable hingga banyaknya bangunan BUMDes yang masih nebeng di tanah dan sarana lainnya.
Tenaga Ahli Pendamping Desa Karawang Taopan S.Sos mengatakan, regulasi BUMDes tertuang dalam Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Bab 10. Sementara di Bab 11 diatur mekanisme pengaturan dan distribusi dana BUMDes. Di Karawang sebut Taopan, sumber dana BUMDes juga dikuatkan dalam Perbup Nomor 2 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa alokasi dari dana desa itu 15 persennya adalah hak BUMDes. Melihat hitung-hitungan yang ada, total dana desa yang mengucur di Karawang sebesar Rp 255 miliar, berarti 15 persennya kisaran Rp 38 miliar. Dengan kata lain, sambung Topan, rata-rata per desa alokasikan Rp 120-140 jutaan untuk BUMDes. Semua itu, selain untuk jenis usahanya harus hasil musyawarah dan ditetapkan dalam peraturan desa (perdes), juga diatur dalam AD/ART BUMDes untuk mengatur sirkulasi honor pengurusnya, PAD, SDM dan lainnya. Bahkan, pembentukan dan pembubaran BUMDes hingga masa jabatan pengurusnya juga diatur dalam AD/ART dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2015. Karenanya, sebut Topan, seluruh kegiatan usaha BUMDes itu adalah usaha desa yang dikemas dalam regulasi yang ada, dan bukan merupakan usaha kepala desa. "15 persen dari dana Desa itu adalah hak BUMDes, secara kolektif se-Karawang sekitar Rp 38 miliar dana mengucur ke BUMDes," ujarnya saat diskusi mingguan di kantor redaksi Radar Karawang, Jumat (10/11) kemarin.
Lebih jauh Topan mengatakan, selain BUMDes di desa-desa, untuk level kecamatan juga ada BUMDes bersama yang kebetulan sudah terbentuk di 11 kecamatan sesuai kebutuhan. Itupun pembentukannya tidak ada regulasi keharusan atau kata lainnya pemaksaan. Karena BUMDes bersama ini proporsional dibentuk dan diwujudkan berdasarkan komitmen dan kesepakatan antara para kades di satu kecamatan. Sementara level kabupaten, belum ada dan memang belum dibutuhkan. Sejauh ini, BUMDes bersama yang menjadi sorotan bantuan dari pihak kementerian adalah di Kecamatan Tempuran dan Cilamaya Wetan. Yang jelas, kata Topan, BUMDes bisa mengelola usaha beragam. Mulai ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, teknologi, pelayanan dan perdagangan. "BUMDes bersama dibentuk di tiap kecamatan. Di Karawang baru ada 11 kecamatan yang membentuk," ujarnya.
Kasi Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa (PLPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Asep Sudrajat mengatakan, BUMDes adalah usaha milik desa dan bukan usaha kepala desa. Maka, sebutnya, pengelolaannya harus bisa berjalan di masing-masing desa. Seperti menghasilkan profit hasil usaha maupun simpan pinjamnya, lebih-lebih profit yang didapat itu bisa kembali jadi aset BUMDes seperti di Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan, yang sudah memiliki lahan dan bangunan bersertifikat milik BUMDes. Sepengetahuannya, dari 297 desa hanya Mekarmaya saja yang BUMDesnya sudah bersertifikat, karena yang lainnya masih nebeng lahan dan bangunan. Tahun ini, tiga deretan BUMDes terbaik sudah ada. Itu dilihat dari usaha, profit dan kerapihan pengelolaannya, yaitu Desa Walahar Kecamatan Klari, yang labanya mencapai angka Rp 95 juta. Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan labanya sekitar 80 juta, dan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur labanya sekitar Rp 41 juta. Sedangkan untuk tahun 2016, tiga desa terbaik mengelola BUMDes adalah Desa Klari Kecamatan Klari, Desa Gempol Kolot Kecamatan Gempol dan Desa Kutamakmur Kecamatan Tirtajaya. "Pengelolaan dan jenis usahanya harus baik. Tahun ini ada 3 desa yang terbaik (tahun 2017), Walahar mengelola limbah, Mekarmaya mengelola jaringan internet dan Sirnabaya mengelola kuliner," katanya.
Lebih jauh Asep menambahkan, semua pihak jangan gampang cepat bereaksi mencurigai dan menuding kesalahan BUMDes. Karena, di internal desa diakui Asep mungkin saja terjadi polemik antara pemerintahan desanya dengan BUMDes. Seperti utuh tidaknya dana BUMDes digelontorkan kades, atau juga tarik menarik kepentingan lainnya. Bahkan, persoalan di masyarakatnya, kadang-kadang hal ini sebut Asep yang selalu membikin SPJ terhambat. "Banyak kepentingan membuat SPJ terhambat. Ini yang harus dibereskan, yaitu persoalan integritas antara pemerintah desa dengan pengurus BUMDesnya," ujarnya.
Kepala Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Saepudin mengatakan, BUMDes diakuinya sempat jadi polemik di desanya, hingga berurusan dengan hukum. Khususnya di tahun 2016, sebab Rp 29 juta untuk pinjaman masyarakat, dia berikan kebijakan tanpa agunan. Sayangnya, masyarakat kadang-kadang menganggap bahwa bantuan dan pinjaman itu hibah, akibatnya berujung pada macetnya pembayaran. Atas pengalaman itu, dia rubah manajemennya di tahun ini yang diharapkan bisa mendongkrak profit simpan pinjam maupun usaha lainnya. "Kadang dana BUMDes buat pinjaman itu dianggapnya hibah, jadinya setoran macet. Sekarang kita rubah manajemennya," ungkapnya.(rud/zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template