Izin Pembangunan Perumahan Disetop - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Izin Pembangunan Perumahan Disetop

Izin Pembangunan Perumahan Disetop

Written By Mang Raka on Jumat, 03 November 2017 | 16.42.00

-Gara-gara Banyak Pengembang Nakal

KARAWANG, RAKA - Pemerintah Kabupaten Karawang menghentikan izin pembangunan perumahan. Yang menjadi penyebabnya, para pengembang kerap mengabaikan tata ruang, serta penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Hal tersebut terungkap saat Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari mengumpulkan para camat serta para pengembang perumahan di Aula Bappeda Karawang, Kamis (2/11) pagi.
Pria yang akrab disapa Jimmy itu mengakui, menjamurnya pembangunan perumahan di daerah ini sudah lagi tidak terkontrol. Bukan hanya hanya ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umumnya, namun pembangunan perumahan sudah mengabaikan tata ruang.
Dia mengatakan, banyak perumahan yang melanggar regulasi mulai dari lalai menyerahterimakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, hingga membangun perumahan di areal sawah teknis yang merupakan zona pertanian yang diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Jimmy menambahkan, bahkan Bupati Karawang Cellica Nurrachadina, banyak tidak mengetahui beberapa pembangun perumahan. Sehingga diakuinya, Cellica sempat mengeluhkan persoalan tersebut. Untuk itu, pihaknya memanggil para pengembang perumahan, dinas terkait, serta para camat yang di lingkungannya terdapat perumahan. "Sekarang izin pembangunan perumahan distop semua, sampai mereka menandatangi suatu pernyataan. Khususnya poin mengenai kesediaan pengembang untuk membangun fasos fasum terlebih dulu, sebelum melakukan pembangunan,” ujarnya kepada Radar Karawang, Kamis (2/11).
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Karawang meyodorkan surat pernyataan yang diberikan kepada para pengembang. Isinya, berupa pernyataan meminta para pengembang mengutamakan membangun fasos fasum sebelum membangun unit, memperlebar jalan utama, menyediakan tempat pemakaman umum, membuat drainase terpadu, memisahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB bagi para pemilik unit, serta menyediakan tempat pembuangan sampah. "Itu untuk ditandatangani para pengembang, isinya kurang lebih 8 poin," tandasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang Eka Sanatha menjelaskan, surat tersebut bukan merupakan pemaksaan Pemkab Karawang kepada para pengembang, melainkan penekanan kepada para pengembang atas aturan yang telah ada. "Akibat tidak ada Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), banyak lahan pertanian teknis saat ini berubah fungsi menjadi perumahan yang dibangun kalangan pengembang," ujarnya.
Untuk membatasi agar perubahan fungsi lahan tidak terus berlanjut, kata Eka, Perda No 2/2013 tentang RTRW memerintahkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di bawah kendali sekda. "Agar menentukan titik kordinat dulu terhadap akan lahan yang bisa dibangun perumahan dan lainnya," kata mantan Kepala Disdukcatpil ini.
Menganai Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Jimmy meminta Dinas Pertanian, sebagai salah satu dinas yang memiliki kewenangan harus berbuat. "Akar permasalahannya ada di (dinas) pertanian, lahan buat perumahan dilelang begitu saja seenaknya. Yang menentukan kordinat itu BKPRD, mulai dari Bappeda, BPN dan lainnya. Makannya Orang Dinas Pertanian pada kabur semuanya karena telah memberikan rekomendasi teknis RDTR," sindirnya. (apk)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. Pantesan pegawai dinas pertanian pd beli avanza...kecmatan purwasari skr jadi lumbung perumahan bkn lumbung padi lagi...calo2 gentayangan....

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template