Honorer Tagih Gaji Tambahan Rp 42 Miliar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Honorer Tagih Gaji Tambahan Rp 42 Miliar

Honorer Tagih Gaji Tambahan Rp 42 Miliar

Written By Mang Raka on Rabu, 08 November 2017 | 15.31.00

Janji Pemkab Karawang Tahun Lalu

CILAMAYA KULON, RAKA - Pemotretan dan monitor pegawai non PNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang di Cilamaya Kulon, ternyata jadi ajang para honorer mengeluarkan unek-uneknya, Selasa (7/11) kemarin. Bukan hanya itu, pemotretan tersebut dituding sebagai upaya pemerintah membendung aksi demo besar-besaran bulan Desember mendatang. 
Di hadapan Tim Monitoring BKPSDM di aula kantor Kecamatan Cilamaya Kulon, salah seorang guru honorer kategori dua (K2), Abdil Gani mengatakan, dirinya selama ini sudah ikut aksi demo sembilan kali, ke Istana Negara, Gedung Sate Bandung maupun kantor Pemerintah Kabupaten Karawang. Namun nasib guru yang sudah mengajar selama 25 tahun itu, belum bergeser sedikit pun. Bahkan gaji yang diterimanya nyaris sama dengan honorer yang baru mengabdi 10 tahun. "Janji Pemkab Karawang yang akan menjatah Rp 42 miliar buat honorer, sampai saat ini hanya isapan belaka," ungkapnya.
Kekesalannya sebut Gani, sudah tak terbendung karena terus-terusan dipingpong oleh pemerintah. Bahkan ia mencurigai, dari sekitar 3 ribu K2, yang lolos menjadi CPNS hanya 560 orang. Itupun terhembus kabar ada permainan hingga pelicin, dan mengalahkan honorer yang masa kerjanya jauh lebih lama. "Di Cilamaya Kulon cuma ada 42 guru SD dan 11 SMP yang K2, bahkan ada yang usianya sudah 56 tahun. Mau sampai kapan," tanyanya.
Gani menambahkan, jika Desember tahun ini pemerintah pusat masih belum memberi kepastian, honorer siap berunjuk rasa di kantor-kantor pemerintah. "Jangan sampai istilah monitor BKPSDM ini sebagai upaya membendung aksi demo kami nanti," katanya.
Guru honorer lain, Soma S.Pd mengatakan, yang diharap K2 adalah kepastian CPNS. Ia pertanyakan maksud dan tujuan pemotretan dan monitoring terhadap para pegawai non PNS, karena berseliweran isu sebelum kumpul akan ada pemberkasan. "Maksud dan tujuannya apa monitoring ini pak," ujar guru di SDN Kiara 2 ini.
Honorer K2 lainnya dari Kecamatan Cilamaya Wetan, Aep Saepudin mengatakan, jika pertemuan dengan Tim Monitoring BKPSDM membahas soal pengangkatan, masih sangat dini. Ia sadari itu, karena saat ini persaturan honorer masih memperjuangkan revisi Undang Undang ASN. "Kalau ada arahan demo jangan diam, semuanya harus tetap ikut kompak," kata mantan Kades Mekarmaya ini.
Kasubid Pengadaan BKPSDM Kabupaten Karawang yang juga tim monitoring, Apip memaklumi keluhan yang disampaikan honorer K2. Namun, instansi yang dulunya bernama BKD ini tidak bisa melarang hak demonstrasi para honorer. "Saya menyayangkan minimnya informasi, sehingga banyak berseliweran informasi keliru yang masuk. Padahal, usulan, saran dan kritikan bisa dituangkan di website resmi kementerian. Alur, aturan, regulasi dan lainnya juga lengkap seperti PP 48 Tahun 2008, PP 43 Tahun 2007 dan PP 56 Tahun 2014," tuturnya.
Ia melanjutkan, instansinya selama ini hanya sekali saja meminta pemberkasan dari para honorer. Namun kenyataannya, pemberkasan honorer dilakukan sampai sepuluh kali dalam setahun. Lebih parah sebut Apip, pertemuan monitoring dan pemotretan pegawai non PNS yang dilakukannya saat ini, diisukan sebagai upaya pemberkasan siap-siap CPNS. "Pengumpulan berkas silahkan saja, tapi jangan kait-kaitkan dengan pemkab. Karena yang diminta hanya sekali saja," tuturnya.
Dia juga membantah ada istilah pelicin atau titip menitip saat pengangkatan honorer jadi CPNS beberapa waktu lalu. Menurutnya, dari 3 ribu honorer, yang diangkat jadi CPNS sebanyak 560 orang. Dan semuanya sudah sesuai dengan aturan. "Jika ada yang mengatakan (pelicin) demikian, jangan pernah mempercayainya. Karena soal pengangkatan, sudah ada aturan kepegawaian di PP 11 tahun 2002," katanya.
Kepala UPTD Pendidikan Cilamaya Wetan At Sukarsa mengatakan, pihak BKPSDM sebatas memberikan pemetaan dan monitor pegawai non PNS di lapangan. Itu untuk menyampaikan informasi-informasi soal kepegawaian dan regulasinya. "Hanya pemetaan saja. Karena kita juga over mengangkat honorer-honorer baru yang sebenarnya dilarang. Semoga informasi dari BKPSDM ini dipahami," ujarnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template