GP Anshor Desak Tutup Spa Tidak Berizin - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » GP Anshor Desak Tutup Spa Tidak Berizin

GP Anshor Desak Tutup Spa Tidak Berizin

Written By Angga Praditya on Selasa, 21 November 2017 | 20.41.00

TELAGASARI,  RAKA - Pesatnya pembangunan di perkotaan diam-diam menyedot perhatian para pengusaha Spa melebarkan bisnisnya di Karawang. Dampak negatif terhadap bisnis inipun sudah tentu ada. Selain tidak sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat dikhawatirkan bisnis ini akan memicu aksi kejahatan. Karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab)   diminta ketat untuk mengeluarkan izin usaha yang berpeluang jadi sarang kemaksiatan.
Ketua Gerakan Pemuda Anshor Karawang, Ade Permana SH terkait itu mendesak pemkab agar teliti dan detail sebelum mengeluarkan izin, khususnya pada bisnis Spa. Sebab,  selain berpeluang jadi sarang maksiat, juga berpotensi mewabah lebih banyak jika ketegasan tidak disikapi Pemkab Karawang. Dalam catatan GP Anshor sebut pria yang akrab disapa Pimen ini, Spa jumlahnya sudah belasan di Karawang. Sejak masa pembangunan, pendirian hingga operasionalnya, selama ini Pemkab lengah.
SPA mana sebut Pimen yang tidak jadi sarang oknum berzina, yang sudah ditutup Pemkab,  karena justru baru mau dibangun saja perizinannya juga lebih mudah. "Pemkab harus detil mengeluarkan izin SPA,  apalagi yang jelas plus-plus,  mana keberanian Pemkab untuk menutupnya," kata Ade saat berkunjung di PAC Anshor Telagasari.
Ade menambahkan, baru-baru ini, SPA D Crown sudah dirazia aparat kepolisian dari Polda Jabar. Itu artinya, pemkab selama ini lemah dalam mengontrol keberadaan SPA, bahkan jarang melakukan sidak. Jangan menunggu sebut Ade, sidak dilakukan harus menunggu bulan ramadhan, sebab beroperasinya spa berbau esek-esek hampir setiap malam.  Karenanya,  D Crown,  adalah satu dari sekian contoh kelemahan Pemkab. 
Untuk itu, baik aparat, pol PP dan BPMPT harus bersinergi untuk membenahi persoalan ini. Jangan sampai, menjamurnya SPA diberbagai kabupaten/kota menjadikan Karawang jadi lumbung yang empuk nagi para pengusahanya. "SPA yang di ciduk Polda adalah bukti kelemahan Pemkab dalam menindak SPA di wilayahnya sendiri,  maka perlu di evaluasi persoalannya," katanya. 
Lebih jauh Ia berharap, perizinan apapun harus detail, jangan sembarangan memberikan izin, seperti dekat dengan tempat ibadah dan lembaga pendidikan misalnya, karena harus dibuatkan perencanaan yang baik agar tidak menimbulkan gejolak baru dikemudian hari. Pihaknya sambung Pimen, sebagai Banom NU, masih memberikan kepercayaan kepada Pemkab untuk menindak tempat hiburan dan SPA," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template