Gambar Proyek Ada Legalitas Dinas - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Gambar Proyek Ada Legalitas Dinas

Gambar Proyek Ada Legalitas Dinas

Written By Angga Praditya on Rabu, 15 November 2017 | 19.00.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Semakin banyak pengawasan atas realisasi Dana Desa, semakin ketat alur yang harus diikuti para Kepala Desa. Baik persoalan RAB (Rencana Anggaran Biaya) maupun gambar profil infrastruktur di desa-desa.
Disela-sela Minggon Kecamatan Cilamaya Wetan, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Yayat Supriyatna mengatakan, pemerintah desa harus bisa memanfaatkan keberadaan pendamping desa, karena yang bersangkutan adalah konsultan. Saat ini banyak pengawasan dan monitoring yang menyoroti dana desa di lapangan. "Serinci  mungkin desa harus sigap dan rapi dalam mengelolanya, seperti gambar profil infrastruktur misalnya," ucap Yayat.
Menurut Yayat, hal itu memang terkesan kecil tetapi berdampak besar jika menggambar infrastruktur semaunya. Dengan kata lain saran Yayat, gambar pembangunan apapun harus bisa dilegalisasi oleh dinas terkait yang lebih paham detail spek pembangunan. Sehingga ketika pemeriksaan apapun, pemerintah desa memiliki dasar kuat tertulis bahwa apa yang menjadi rencana, realisasi dan evaluasinya menjadi bukti kuat. "Sedetil apapun harus ada regulasi dan legalisasinya. Semisal gambar pembangunan sekalipun, biar tidak dianggap Bodong," ungkap mantan Kepala Dinas Perikanan ini.
Sementara Staf Ahli Bupati Ade Mahmud, mengatakan kades saat ini harus menerimanya karena dilapangan dalam pengawasan sudah ada pendamping desa, kepolisian dan lainnya. Sehingga ia percaya penuh pada pemerintah desa kondusif dan rapi dalam mengelola dana desa. Tapi, ia pesankan agar desa tetap waspada ditengah pengawasan lebih banyak saat ini, karenanya dia mengarahkan agar kades, kepolisian, kecamatan memahami tupoksi masing- masing.
Jangan takut ada LSM dan lainnya yang mengawasi. Persoalan RAB jika salah ada pendamping, soal keamanan ada kepolisian dan lainnya. Oleh sebab itu sambung Mantan Ketua PD PGRI Karawang ini, di tahun 2019 jalan setapak, jalan lingkungan dan sarana infrastruktur lainnya diharapkan sudah nyaris harus full terealisasi. Sehingga ditahun 2020, masyarakat desa sudah mulai bermuara pada pemanfaatan ekonomi. "Pengawas dana desa sekarang banyak tidak perlu takut lagi. Selain pengawasan juga banyak pendampingan," ujarnya.
Kades Tegalwaru Aruji Atmaja mengapresiasi arahan staf ahli bupati. Dia memahami kehati-hatian dalam pengelolaan dana desa ditengah banjirnya pengawasan. Namun, ia kurang sepakat jika gambar infrastruktur desa, harus ada semacam legalisasi, karena bisa menambah pekerjaan para kepala desa. Ia pikir, cukup desa yang membuatkan gambar dan diberikan arahannya oleh pendamping dan kecamatan. Baik pembangunan turap, sarana, maupun jalan. "Apa tidak tambah repot kalau gambar saja harus minta legalisasi dari dinas," tandasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template