Asep Dasuki Gugat SK PAW ke PN Karawang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Asep Dasuki Gugat SK PAW ke PN Karawang

Asep Dasuki Gugat SK PAW ke PN Karawang

Written By Mang Raka on Jumat, 03 November 2017 | 17.14.00

KARAWANG, RAKA - Polemik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus menggelinding. H Asep Dasuki yang menjadi ketua DPC PPP Karawang kubu Djan Faridz yang saat ini menjadi anggota DPRD Karawang terancam dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahkan H Asep Dasuki sudah mendapatkan surat keputusan (SK) pemecatan dan SK Pergantian Antar Waktu (PAW) dari PPP kubu Romahurmuziy.
"Sekarang saya sudah serahkan ke kuasa hukum saya, sedang diurus, nanti keputusan hukum yang menentukan," kata H Asep Dasuki saat ditanya soal PAW.
Kuasa hukum Asep Dasuki, Endang Suharta menilai bahwa SK yang dikeluarkan oleh Ketua DPC PPP Karawang kubu Romy, Lina Sugiarti, syarat dengan penyimpangan dan dinilai cacat hukum. "Ada dua SK yang dikeluarkan oleh DPC PPP kubu Romy. Dan kedua SK tersebut saya nilai cacat hukum. Penuh dengan penyimpangan dan tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART internal DPP PPP," tegas Endang.
Menurutnya, kondisi PPP di Karawang terbelah menjadi dua kubu sama seperti di DPP. Oleh karenanya dia menyampaikan, SK nomor 022/KPTS/RAPIM-DPC/X/2016 tentang pemberhentian Asep Dasuki sebagai anggota partai PPP. Dan, SK nomor 023/KPTS/RAPIM-DPC/X/2016 tentang pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Karawang PPP hasil Pemilu 2014, dinilai sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan partai politik (Parpol) yang ada. Selain itu, pemberhentian dan pemecatan terhadap anggota atau kader atau pengurus DPC PPP Karawang, seharusnya oleh DPP, bukan oleh DPC, terlebih yang menandatangai kedua SK tersebut adalah kubu Romy yaitu Lina Sugiarti dan Dedy Rustandi, sebagai ketua dan sekretarisnya.
"Mereka (DPC PPP Karawang kubu Romy) tidak memberikan alasan secara pasti kenapa melakukan pemberhentian dan memberikan SK PAW yang tidak sesuai dengan UU Parpol itu," tegasnya.
Atas hal tersebut, Endang selaku kuasa hukum Asep Dasuki sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Karawang terkait perselisihan partai politik dengan gugatan perkara nomor 365/PDTG/2017/PN-KWG tertanggal 19 Oktober 2017. "Jadi sekarang tinggal nunggu proses persidangannya saja di PN Karawang," ujarnya.
Dia menegaskan, dua SK yang ditunjukan kepada kliennya itu cacat hukum karena melanggar UU Parpol nomor 2 tahun 2011 Pasal 32 dan Pasal 33 tentang perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik yang diatur di dalam AD/ART internal partai politik tersebut. "Ini alasan kami kenapa kami mengajukan gugatan ke PN Karawang. Karena pada UU Parpol nomor 2 tahun 2011 pasal 32 dan pasal 33, jika perselisihan internal partai politik tidak menemukan sebuah mufakat untuk islah, otomatis itu bisa diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri," bebernya.
Bahkan pihaknya juga sangat siap untuk mengajukan kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), jika pihaknya kalah di PN Karawang atau bahkan ke Mahkamah Agung. Terlebuh, kata Endang, Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan PPP kubu Romi yang sah melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016, PPP kubu Djan Faridz tetap tidak menerima hasil keputusan peninjauan kembali (PK) di MA tersebut. "Sehingga perselisihan internal partai politik PPP, belum menemukan kata mufakat untuk berislah," pungkasnya.(zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template