Tim Khusus Incar Kades Nakal - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tim Khusus Incar Kades Nakal

Tim Khusus Incar Kades Nakal

Written By Mang Raka on Selasa, 24 Oktober 2017 | 12.00.00

Polri Siapkan Perangkat Sampai Polsek

KARAWANG, RAKA - Ini peringatan bagi para kepala desa yang biasa 'nakal' mengelola dana desa. Jika sebelumnya dana ratusan juta hingga miliaran rupiah itu hanya diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan. Setelah ada Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, kini polisi di tingkat polsek diperintahkan untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa.
Tugas tambahan kepolisian yang bersifat pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, itu ditanggapi beragam oleh kepala polsek dan kepala desa di Kabupaten Karawang. Kapolsek Ciampel AKP Ricky Adipratama SH misalnya, dia sudah berencana membuat tim khusus untuk melakukan pengawasan kucuran dana desa. "Masih dalam tahap perencanaan. Sebab sampai saat ini belum ada perintah langsung atau info dari polres untuk teknisnya," ungkapnya kepada Radar Karawang, Senin (23/10) kemarin.
Kapolsek Purwasari Ipda Muh Sulton SH mengatakan, dirinya tinggal menunggu perintah. Jika sudah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Polres Karawang, dirinya akan langsung turun mengawal dana desa. "Pengawasan dana desa bisa menjadi salah satu tugas tambahan untuk kepolisian," ujarnya.
Kapolsek Karawang Kota Kompol Iwan RS SH.MH menyampaikan, di wilayah hukumnya hanya ada empat desa, yaitu Margasari, Tegalsawah, Kondangjaya, dan Warungbambu. Jika sudah ada petunjuk teknisnya, pengawasan dana desa bisa dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. "Kita akan terus awasi sesuai dengan arahan dari pimpinan. Jika kita menemukan temuan penyalahgunaan dana desa, kita akan tindak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)," ujarnya.
Kepala Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Cecep Sunandar menyampaikan, pihaknya belum mengetahui jika pengawasan dana desa saat ini bukan saja diawasi oleh Inspektorat. Melainkan juga dari kepolisian. "Belum ada kabar saya belum tahu. Bagi saya bagus dilakukan pengawasan oleh kepolisian, agar terhindar dari penyalahgunaan dana desa dan penyelewengan soal dana desa," tuturnya.
Tahun ini, kata Cecep, desanya mendapatkan dana desa Rp 800 juta yang dicairkan dalam dua tahap. "Tahap kedua belum ada," tandasnya.
Sementara Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Karawang (Fordeska) Abdul Halim, tidak keberatan polisi ikut mengawasi dana desa. Namun tetap saja, kata kepala Desa Duren, ini pihak kepolisian jangan sampai main tangkap ketika mengetahui ada temuan di desa. "Silahkan saja selama itu baik kenapa tidak. Cuma tetap harus ikut aturannya. Tidak main langsung tangkap saja, harus ada laporan dulu ke Inspektorat. Badan Pemeriksa Keuangan saja harus ada laporannya," ucapnya.
Sedangkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menolak Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tiga kementerian/lembaga yang mengatur kerja sama pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. "Itu akan memberi peluang mengintimidasi para kepala desa. Di sisi lain, MoU itu merupakan instrumen dari kepentingan kelompok politik tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Oleh karena itu, kita tolak," ujar Ketua Umum Apdesi Sindawa Tarang kepada wartawan di Jakarta.
Sindawa menjelaskan, dana desa merupakan amanat UU 6/2014 tentang Desa. Artinya, siapa pun pemimpin negeri ini wajib mengalokasikan dana desa setiap tahunnya. Sementara audit dana desa sudah dilakukan oleh BPK, BPKP, KPK dan kejaksaan.  "Bila kemudian Polri ikut campur, itu akan mengintimidasi para kepala desa. Sebentar-sebentar kepala desa disambangi oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan MoU itu, sehingga akan mengintimidasi dan mengganggu kinerja pemerintah desa," jelas mantan kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Menurutnya, MoU tiga menteri itu tidak ada dasar hukumnya dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. "Jadi, MoU itu tak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu saya mengimbau para kepala desa di seluruh Indonesia jangan ada yang mau menyerahkan dokumen pemerintah desa ke oknum kepolisian," tegas doktor bidang hukum ini.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa ST itu menengarai, MoU tersebut justru dapat menjadi instrumen bagi kepentingan kelompok politik tertentu untuk memenangkan kandidat dalam Pilkada 2018 dan Pemilu/Pilpres 2019. "Caranya dengan menekan kepala desa melalui oknum-oknum polisi," tukasnya. (yna/apk)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. Seharusnya afdesi menerimanya bkn nya menolak..dgn adanya pe gawasan tambhan setiap kades akan ht2 dan tkut akan korupsi..cb ente sundawa lihat bnyak kades2 yg msh berani menyelewengkn dana desa...skr mah lbh baik diperkett pngawasannya dgn bantuan tambhn dr polri...dijamin tdk akn mngganggu roda pm angunan desa...sundawa

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template