Sawah Dibuat Pabrik Kaca - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sawah Dibuat Pabrik Kaca

Sawah Dibuat Pabrik Kaca

Written By ayah satria on Jumat, 27 Oktober 2017 | 11.45.00

Izin Diduga Bermasalah, Dewan Uring-uringan

KARAWANG, RAKA - Masyarakat Desa Cikalong, Kecamatan Jatisari, belakangan mempersoalkan pembangunan pabrik kaca yang didirikan di atas lahan sawah teknis seluas 30 hektare. Bahkan, sebagian warga menduga proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bermasalah karena masyarakat di sana belum pernah memberikan persetujuan.
Perwakilan pemuda Jatisari yang tergabung dalam Lembaga Komunikasi Pemuda Jatisari (LKPJ), Anto Suheryanto mengatakan, pengusaha tidak boleh seenaknya membangun pabrik tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi menurutnya, sudah sangat jelas, siapapun yang melakukan alih fungsi lahan teknis berkelanjutan sanksinya adalah pidana. "Kita tidak melihat kegaduhan di kasus tersebut, tapi LKPJ lebih fokus kepada pelanggaran tehadap undang-undang dan perda," katanya.
Dikatakanya, PT Jatisari Lestari Makmur (JLM) telah melanggar Undang Undang No 41 tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Bekelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031, serta PP No 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. "Sanksi bagi siapa saja yang melakukan alih fungsi lahan adalah kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar," katanya.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD Karawang H Acep Suyatna tampak berapi-api ketika ditanya desas-desus dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam proses pembuatan perizinan PT JLM. Menurutnya, rumor seperti ini bukan yang pertama. Dia bahkan mengatakan, sudah saatnya lembaga legislatif itu bergerak konkret dalam menanggapi dugaan kasus perizinan gudang yang dijadikan pabrik kaca itu. Pihaknya pun akan mendorong aparat penegak hukum untuk mengupas tuntas dugaan kasus tersebut. "DPRD harus bentuk pansus khusus untuk kasus ini. Fraksi PKB mendukung sepenuhnya agar kasus ini dibongkar secara tuntas. Kami akan sampaikan ini di badan musyawarah (bamus) agar panitia khusus bisa dibentuk. Dugaan kasus perizinan PT JLM ini harus diusut tuntas," tandas anggota DPRD Komisi C ini, Kamis (26/10), di ruang Fraksi PKB.
Ketua Komisi A DPRD Karawang Teddy Luthfiana mengatakan,  UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian jelas melarang adanya pembangunan zona industri di Karawang. Hal itu sudah tertera dalam Pasal 106  ayat 1. "Perusahaan yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri. Dalam ayat 2 hurut (a), kecuali daerah yang belum memiliki kawasan industri. Hurub (b), sudah memiliki kawasan industri tapi lahannya sudah habis. Karawang sendiri sudah memiliki banyak kawasan dan memang masih banyak ruang kosong di kawasan," ujranya.
Masih dikatakan Teddy, Pemkab Karawang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jangan diam ketika ada dugaan pemalsuan dokumen perizinan. Karena kata Teddy, hal itu sudah masuk ke ranah tindak pidana. "Laporkan ke pihak berwajib agar kasus ini dibongkar dan diusut secara tuntas, kalau memang tidak ada oknum yang bermain di DPMPTSP sendiri," tegas politisi Partai Golkar itu.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang Toto Suripto menegaskan, keberadaan pembangunan PT JLM sudah jelas melanggar aturan. "Jangan cuma ditutup,  tapi harus dibongkar," tandas fungsionaris PDIP Karawang itu. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template