Satpol PP Minta Pelimpahan Wewenang Bupati Dikembalikan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Satpol PP Minta Pelimpahan Wewenang Bupati Dikembalikan

Satpol PP Minta Pelimpahan Wewenang Bupati Dikembalikan

Written By ayah satria on Sabtu, 21 Oktober 2017 | 10.56.00

KARAWANG, RAKA - Pelimpahan kewenangan bupati Karawang  kepada Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kabupaten Karawang melalui rekomendasi pemasangan spanduk, banner dan baliho diminta diaktifkan kembali setelah dicabut 2014 lalu.
Hal itu diutarakan Kasi Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Karawang Barat Adi Firmansyah, Jumat (20/10). Akibat dicabutnya pelimpahan kewenangan itu Satpol PP tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan suatu tindakan. Saat ini semua tindakan yang dilakukan Satpol PP, kata Adi, keseluruhannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan). "Saat ini Satpol PP sedang tumpul sehingga tidak memiliki kekuatan penuh ketika akan melakukan penertiban seperti Baliho, spanduk dan lainnya," ujar Adi kepada Radar Karawang di Kantornya.
Adi mengatakan, saat ini melakukan penertiban atas ketertiban dan keindahan diwilayah kerjanya hanya terpacu kepada Perda no 6 Tahun 2011, dan Perbup no 68 tahun 2016 terkait Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kecamatan. "Alhamdulillah saat kita mendata atas perintah Kepala satuan Polisi Pamingpraja (Kasatpol PP) Kabupaten Karawang, sebagian baliho yang sudah kusam dan masa berlakunya habis kita bongkar," ujarnya.
Masih dikatakan Adi jika saja pemerintah bisa mengembalikan akan pelimpahan kewenangan Bupati Karawang kepada Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Kabupaten Karawang melalui rekomendasi pemasangan spanduk, benner, baligho dan lainya bisa diadakan kembali, dengan maraknya penempatan pemasangan benner danlainnya itu bisa diminimalkannya.
Setahu Adi jika saat akan dilakukan pemasangan terlebih dahulu diharuskan memberikan izin terlebih dahulu jika spanduk akan dipasangan misal di Karawang Kota dan itu ada perjanjian waktu pemasangan dan tempat dan seketika waktu telah habis yang dulu cukup dengan satu minggu jika tidak dilakukan oleh pemasanag maka satpol PP yang bergerak atas dasar perjanjian. "Sekarng tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah di Karawang Barat kemarin saja ada 38 spanduk dan Benner yang kita tertibkan," utasnya.
Adi berharap pemerintah daerah kembali mengaktifkan kembali dimana pelimpahan wewenang bupati sangat dirasa perlu pada saat ini. Sehingga ketertiban dan keindahan Kota Karawang menjadi Campernik bisa terealisasi. "Kita pengen di Karawang itu tertib, aman, rapi. Baik pemasangan baliho yang sembarangan maupun lainnya. Contoh saja di Bunderan Mega M itu sangat kumuh bunderannya dipenuhi spanduk dan baligho. Kita pengen tertibkan tapi takut bukan pada wilayah kita," tandasnya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template