Penyusunan APBDes Sering Salah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Penyusunan APBDes Sering Salah

Penyusunan APBDes Sering Salah

Written By ayah satria on Rabu, 18 Oktober 2017 | 14.57.00

DPMD Kumpulkan Kepala Desa

RAWAMERTA, RAKA- Guna menghindari keterlambatan penyusunan APBDes tahun 2018 yang dilakukan oleh pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang melalui Kepala Bidang Pemdes, menggelar sosialisasi penyusunan APBDes tahun 2018 di aula Kecamatan Rawamerta untuk 2 kecamatan, yakni Kecamatan Rawamerta dan Kecamatan Rengasdengklok. Kegiatan ini dihadiri kepala desa dan sekretaris desa dari dua kecamatan tersebut.
Budiman, Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Karawang mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan selain sebagai salah satu langkah untuk menghindari keterlambatan penyusunan RKPDes, juga sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Karawang untuk merubah pemikiran pemerintah desa tentang APBDes. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak ditemui penyusunan APBDes berdasarkan dana bantuan pemerintah. "Penyususnan perencanaan kita awali bulan Juli, desa harus sudah harus membahas dan menetapkan RKPDes, yaitu rencana pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun desa. Sebagai bahan rujukan untuk penyusunan APBDes, dan itu APBDes harus ditetapkam maksimal tidak boleh lebih dari satu tahun sebelum tahun pelaksanaan. Masih banyak desa yang belum mengikuti regulasi yang ada," katanya, kepada Radar Karawang, Selasa (17/10) kemarin.
Sosialisasi tersebut dilakukan, karena hingga saat ini terdapat banyak kesalahan dalam penyusunannya, mayoritas desa masih melakukan penyusunan APBDes berdasarkan bantuan pemerintah sehingga muncul APBDes dana desa, APBDes alokasi dana desa (ADD), dan APBDes bantuan gubernur (Ban-Gub). "Ini yang sedang kita benahi, pemahaman ini tidak hanya kita letakan kepada salah satu pihak, tapi semua pihak termasuk pihak kabupaten, bahwa penyususnan APBDes ini kita samakan persepsinya, ada regulasi yang mengatur itu. Yu kita laksanakan secara bersama, agar semua berjalan pada tatarannya," ujarnya.
Sedangkan kendala di lapangan, Budiman menyebutkan, kemungkinan banyak desa yang kurang faham faktor sistem. Karena secara teknis, ini terkait pengaggaran dari tingkat atas. Oleh karenanya, informasi penyusunan terhadap APBDes ini penganggaran juga dari tingkat kabupaten perlu disampaikan sesaui dengan jadwal. "Jadi kita berikan pagu indikatif. Ini yang menjdi titik pangkal permaslaahan, desa kesulitan mencamtumkan pendanaan, apabila dana tersebut belum masuk," ucapya.
Bagi yang melakukan pelanggaran belum ada sanksi, hanya saja pihaknya akan memberikan edukasi, bahwa saatnya desa harus sudah beralih mensetnya dengan pola pemikiran yang baru. "Kita akan upayakan dulu edukasi, pendidikan agar desa memahami. Dan ketika terjadi pelanggaran, baru kita menuju kearah sana," terangnya.
Adapun tenggang waktu yang diberikan adalah sampai akhir bulan Oktober dan akan dievaluasi oleh kecamatan di awal November. (rok)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template