Penggugat Pilkades Sumurgede Nyerah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Penggugat Pilkades Sumurgede Nyerah

Penggugat Pilkades Sumurgede Nyerah

Written By ayah satria on Jumat, 20 Oktober 2017 | 18.25.00

Bupati Tolak Berhentikan Kades Yahya 

CILAMAYA KULON, RAKA - Gugatan hasil Pilkades Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon 5 November 2012 lalu, memasuki babak baru. Setelah menempuh proses hingga penolakan kasasi di Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali (PK) 2 yang mematahkan bupati, para penggugat akhirnya menyerah. 
Keputusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Krw yang keluar 3 Juni 2013 ditanggapi bupati dengan menyurati Ketua PTTUN Bandung tertanggal 11 Agustus 2017. Bupaati menolak melaksanakan eksekusi pemberhentian atau mencabut SK Kades Yahya Sulaeman juga menolak melakukan Pilkades ulang, karena menganggap keputusan PN Karawang 2013 sudah cukup mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht Gewidjese).
Penggugat Pilkades Sumurgede, H Alwi Jabarudin mengatakan, soal bupati jelas menolak melaksanakan Pilkades ulang dan mencabut SK Yahya Sulaeman yang sudah menjabat 5 tahun terakhir. Dia justru balik bingung menyikapi kondisi Sumurgede, apakah mungkin karena kebodohannya atau memang hukum di Indonesia seperti itu. Bayangkan saja, Keputusan di PTUN hingga Kasasi dan PK 2 di MA dapat dikalahkan oleh putusan bupati, walaupun baru sebatas menyurati ke Ketua PTTUN.
Memang diakui, secara pribadi belum melaporkan putusan bupati yang terahir ke PTUN dan MA, nanti lebih jelasnya, akan dirembukan lagi dengan rekan penggugat lainnya.
"Aduh pak, saya mah bingung dengan hukum di negara ini atau memang saya terlalu bodoh," ungkapnya.
Penggugat Pilkades Sumurgede lainnya, Dedi Mulyadi mengatakan, nampaknya urus-urus gugatan Pilkades Sumurgede yang sudah diupayakannya 5 tahun terakhir akan disudahi,
menyusul aksi bupati mengirim surat ke PTUN Bandung, bahwa Bupati karawang tidak bisa memberhentikan Yahya dan menggelar Pilkades ulang, maklum, penggugat sudah pada mogok menyikapi ketidakadilan ini.
Dirinya membantah, jika istilah mogok ini adalah sebagai tanda menyerah, bahkan dispekulasikan ada pengamanan kasus secara deal-dealan antara para penggugat dan tergugat. Karena, meskipun lelah, upaya untuk kembali melawan surat bupati yang mengandalkan hasil Putusan PN Karawang 2013, padahal perjalanan sampai saat ini sudah PK dari PTUN hingga MA yang juga diikuti Pemkab.
Pihaknya masih pikir-pikir ulang untuk melawannya. Apalagi, masa jabatan Yahya Sulaeman sisa setahun lagi. "Maklum, mungkin disudahi kang, kita sudah mogok. Kalau masih mau gugat dan tidaknya menyikapi surat bupati ke PTUN. Kita masih pikir-pikir," ujarnya. (rud)


Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template