Pejabat BPN Purwakarta Ditangkap Saber Pungli - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pejabat BPN Purwakarta Ditangkap Saber Pungli

Pejabat BPN Purwakarta Ditangkap Saber Pungli

Written By Mang Raka on Rabu, 25 Oktober 2017 | 11.14.00

PURWAKARTA,RAKA - Salah seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, oknum pejabat tersebut kedapatan melakukan pungutan liar (Pungli).
Pelaku bernama Mamat Saefudin (50), warga Cikawari RT 03 RT 04, Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dirinya menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta, ia ditangkap Tim Saber Pungli Polres Purwakarta pada akhir pekan lalu. "Tersangka ditangkap saat menerima sejumlah uang sebesar Rp 5,8 juta dari warga bernama Dodo dan Karya, pelicin agar pengurusan pemisahan sertifikat tanah kedua warga tersebut diprioritaskan," ujar Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Agta Bhuwana Putra di Mapolres Purwakarta, Selasa (24/10).
Hingga kini, Mamat masih menjalani pemeriksaan dengan status tersangka namun, dengan alasan sakit pinggang tersangka tidak ditahan. Polisi juga memeriksa tujuh saksi. Tersangka berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. "Tersangka meminta uang untuk pemisahan dan pemecahan sertifikat hak tanah melebihi tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan maksud berkas permohonan tersebut diperioritaskan untuk diproses penerbitannya," ujar Agta.
?Polisi menerapkan Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, tersangka melanggar ?Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 128/2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. "Saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti tiga buah amplop yang berisikan seluruhnya uang Rp 5.800.000," terangnya.
?Menurutnya, pemerintah telah menetapkan biaya pengurusan sertifikat dimaksud dan uang tersebut masuk ke golongan PNBP. "Biaya normal seharusnya Rp 1 juta, tapi tersangka meminta sebesar Rp 5 juta dengan alasan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat," pungkasnya. (gan)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template