Kades Minta Jatah Dana Aspirasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kades Minta Jatah Dana Aspirasi

Kades Minta Jatah Dana Aspirasi

Written By Mang Raka on Senin, 30 Oktober 2017 | 14.24.00

CILAMAYA, RAKA - Tidak cukup dengan dana desa, alokasi dana desa, bantuan gubernur, dana bagi hasil yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah, para kepala desa melalui Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta Pemerintah Kabupaten Karawang menambah dana untuk desa. Namanya dana aspirasi kepala desa. Bentuknya persis seperti dana aspirasi anggota dewan.
Sekretaris Apdesi Kabupaten Karawang Alex Sukardi mengatakan, dana aspirasi untuk kepala desa bisa dialokasikan dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Meski dalam Peraturan Bupati DBH tahun ini juga hampir sama dengan tahun sebelumnya, kecuali penambahan pada rehab kantor desa, pemulasaran jenazah dan bimbingan teknik mandiri. "Sangat disayangkan, tidak ada alokasi untuk kades," ungkapnya kepada Radar Karawang.
Ia menjelaskan, dana aspirasi tersebut bukan untuk kades, tapi hanya transit ke tangan kepala desa. Lalu disalurkan untuk kepentingan masyarakat. "Sama seperti dana aspirasi dewan," tuturnya.
Banyaknya keluhan dari masyarakat soal infrastruktur, kemiskinan, menjadi alasan pihaknya agar pemkab merealisasikan dana aspirasi kades. Sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat. Alex mencontohkan, kades sering dipaksa warga membenahi drainase, atau juga memperbaiki gorong-gorong. Persoalan itu tidak cepat diselesaikan, karena kades tidak mempunyai anggaran. Jika ada dana aspirasi kades dari dana bagi hasil, setidaknya bisa meringankan beban para kepala desa yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat. "Inu baru wacana. Kita dorong agar kades ini juga punya (dana) aspirasi, gak cuma dewan dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) saja," ungkapnya.
Ia melanjutkan, sempat ada selentingan dana aspirasi kades bisa direalisasikan, tapi masyarakat harus mengajukan proposal terlebih dulu. Mendengar itu, dia kurang setuju. Karena jika ada ajuan pasti ada surat pertanggungjawaban. "Masa iya masyarakat awam harus buat ajuan tertulis lazimnya proposal untuk sebatas biayai orang sakit. Sudah saja dana aspirasi dari DBH ini diajukan langsung oleh pemerintah desa. Dan Pemerintah desa juga yang bertanggung jawab," tuturnya.
Saat disinggung besaran dana aspirasi kades yang diminta Apdesi, Alex mengaku belum menghitung. Karena akan dibahas dulu dengan pengurus dan rekan kades lainnya. "Mungkin bisa diusulkan di tahun-tahun berikutnya, sebab alokasi dalam perbupnya tahun ini tidak berubah, kecuali teknis saja," ungkapnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template