Guru Mudah Dipenjara - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Guru Mudah Dipenjara

Guru Mudah Dipenjara

Written By ayah satria on Kamis, 26 Oktober 2017 | 12.00.00

PGRI: Butuh Raperda Perlindungan Guru

TELAGASARI, RAKA - Lain dulu lain sekarang. Profesi guru pada zaman dulu sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat, orang tua siswa, begitu juga oleh muridnya sendiri.
Zaman berubah, pandangan terhadap guru pun mengalami sedikit pergeseran. Profesi guru kini tengah mengalami krisis apresiasi. Rasa hormat dan penghargaan terhadap guru dan profesinya memudar. Banyak pandangan melihat profesi guru bukan lagi sebagai sebuah profesi menarik. Guru tidak lagi dianggap sebagai sosok yang pantas digugu dan ditiru. Guru kerap direndahkan, bahkan diintimidasi oleh oknum orang tua siswa yang tidak senang jika anaknya diberi sanksi. Begitu rawannya profesi guru, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang merasa perlu ada peraturan daerah yang melindungi keselamatan guru ketika menunaikan tugasnya di sekolah. Bahkan, jika perda yang masih berupa rancangan itu jadi disahkan oleh DPRD, maka Karawang menjadi daerah kedua di Indonesia yang memiliki Perda Perlindungan Guru. "Saat ini banyak guru dilaporkan oleh orangtua siswa kepada pihak berwajib, padahal guru dalam konteks mendidik siswa," kata Ketua PGRI Kabupaten Karawang Nandang Mulyana kepada Radar Karawang, Rabu (25/10).
Ia melanjutkan, agar guru tidak mudah terintimidasi dan dikriminalisasi, pihaknya mengultimatum DPRD agar mensahkan Raperda Perlindungan Guru bulan Desember 2017. "Perda ini akan menjadi payung hukum, dimana guru tidak boleh ada yang mengkriminalisasi," ungkapnya.
Ia melanjutkan, guru rawan diancam, diintimidasi, hingga kriminalisasi, hal itulah yang menjadi dasar kenapa di Kabupaten Karawang perlu dibuatkan perda tentang perlindungan guru. "Perda perlindungan guru ini hanya akan ada dua di Indonesia, Karawang siap mempeloporinya," katanya.
Kabid SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini menambahkan, guru dan PGRI adalah organisasi perjuangan, bukan lahir dari kebutuhan penguasa, tapi murni kebutuhan dari organisasi. Dan kelahirannya merupakan arsitek Undang Undang Penyelenggaraan Pendidikan, sampai akhirnya dalam undang undang tercantum klausul 20 persen anggaran untuk pendidikkan. Lahir lagi Undang Undang Guru dan Dosen yang mengatur tunjangan profesi, kesejahteraan dan sertifikasi. Maka, jika guru tidak menghargai profesinya yang sudah diperjuangkan bersama-sama, adalah suatu sikap yang keterlaluan. Sebab guru harus punya integritas. "PGRI adalah arsitek lahirnya UU Penyelenggaraan Pendidikan, jika tak bisa hargai profesinya sendiri, maka itu keterlaluan," ungkapnya.
Ia melanjutkan, pemkab sudah begitu baik memberikan bantuan kepada dunia pendidikan. PGRI mendorong Bupati Cellica Nurrachadiana merealisasikan janjinya pada tahun 2018 menggelontorkan Rp 150 miliar untuk infrastruktur pendidikan. "Bantuan Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah (PMMS) Rp 42 miliar juga harus direalisasikan," tuturnya.
Di kabupaten lain, sebutnya, tidak ada bantuan sebesar Karawang. Maka guru di Karawang harus bersyukur bahwa semua regulasi dan bantuan infrastruktur direspon positif. "Tinggal saat ini raperda yang diproduksi di Karawang harus berlanjut ke provinsi, dan Pusat. Bahkan bisa dibuatkan undang-undangnya," ujarnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template