Gaji Perangkat Desa Setara PNS - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Written By Mang Raka on Rabu, 25 Oktober 2017 | 12.01.00

Hasil Demo Seharian di Istana Negara

KARAWANG, RAKA - Ribuan massa perangkat desa dari sejumlah daerah di Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (24/1). Seruan mereka hanya satu, menagih janji Presiden Joko Widodo. Massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tersebut menyuarakan tuntutannya lewat seruan-seruan dari atas podium yang kemudian disambut pengunjuk rasa lainnya. "PPDI, PPDI, kita tagih janji. PPDI, PPDI, kita tagih janji," ujar massa bernyanyi bersama-sama.
Aksi tidak berhenti sampai di situ beberapa massa PPDI kemudian melakukan pembakaran seragam cokelat muda yang mereka kenakan. Setidaknya ada tiga orang yang melakukan pembakaran "Ini sebagai bentuk kekecewaan kami, membakar baju seragam ini. kami kecewa janji untuk mengangkat kami menjadi PNS tak kunjung dilakukan," ujar salah seorang pengunjuk rasa.
Kepala Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya Endang mengatakan, pemerintah tidak mungkin mengangkat aparat desa jadi PNS, tapi dijanjikan honor perangkat desa setara PNS golongan 2A. "Hanya dijanjikan muluk-muluk. Mau ditingkatkan honornya sesuai golongan 2A," ungkapnya kepada Radar Karawang, Selasa (24/10) kemarin.
Ia melanjutkan, kabar lain yang diperolehnya selama demo adalah adanya kenaikan dana desa tahun depan. "Untuk dana desa Rp 1,4 miliar tahun 2018 bisa tercapai," tandasnya.
Peserta aksi yang seharian menyuarakan aspirasinya, akhirnya ditemui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. Ia datang setelah sebelumnya bertemu sejumlah pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Gedung Kemendagri, Selasa petang.
"Jadi sebetulnya kami sepakat dengan pengurus akan membahas (tuntutan PPDI). Kami diskusikan, kalau diangkat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) itu banyak regulasi. Demikian juga dari sisi pembiayaan, juga tidak memenuhi. Tapi pemerintah sepakat untuk menyetarakan (penghasilan perangkat desa) sama dengan PNS golongan IIa," ujar Hadi usai menemui ribuan pengunjuk rasa.
Menurut Hadi, kehadirannya ke tengah pengunjuk rasa juga bertujuan untuk menampung secara langsung aspirasi dari para perangkat desa yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia tersebut. Untuk nantinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan diteruskan pada Presiden Joko Widodo. "Kami sampaikan, memahami dan menampung aspirasi oleh Pak Mendagri, dan akan kami laporkan ke presiden. Jadi ini suatu proses bahwa kami komitmen bersama dalam rangka penyetaraan penghasilan," kata Hadi.
Pandangan senada juga dikemukakan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Pemdes) Kemendagri Nata Irawan. Menurutnya, keinginan massa yang kini hanya ingin memperoleh penghasilan setara dengan PNS golongan IIa, tentu akan sangat dipertimbangkan oleh Kemendagri, untuk seterusnya disampaikan ke lembaga terkait lainnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Taopik Maulana mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat selama ada regulasinya. "Pemda hanya sebagai pelaksana teknis kegiatan di lapangan," ungkapnya.
Namun, dia tidak berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah kenaikan gaji perangkat desa membebani pemerintah daerah atau tidak.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Karawang Ade Sujana mengaku tidak tahu apakah ada perangkat desa Karawang yang ikut demo di Istana Negara. "Saya belum menerima informasi lebih jauh," katanya. (rok/rud/jp)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template