Dua Desa Tunggu Kepastian Regulasi Pilkades - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dua Desa Tunggu Kepastian Regulasi Pilkades

Dua Desa Tunggu Kepastian Regulasi Pilkades

Written By ayah satria on Selasa, 17 Oktober 2017 | 21.05.00

CIKAMPEK, RAKA - Dua Kepala Desa di Kecamatan Cikampek yaitu Desa Dawuan Timur dan Kalihurip akan mengakhiri masa jabatannya di tahun 2018 mendatang. Meski demikian, sampai saat ini masih belum ada kepastian akan langsung digelar pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau kepemimpinan desa tersebut sementara waktu diteruskan oleh penjabat sementara (PJS) Kades.
Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan Cikampek, H Hendi Suharyadi, meski ada dua desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir di tahun 2018, tetapi karena akan ada pemilihan gubernur di tahun 2018, pemilihan presidan dan pemilihan legislatif ditahun 2019, maka untuk penyelenggaraan pilkades pihaknya msih belum mengetahui. Apakah tetap akan digelar di tahun 2018 atau diundur sampai 2020. Tetapi yang jelas, kata Hendi, saat ini masih menunggu kepastian regulasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Pemda). "Belum ada kepastian, pilkades akan ditunda atau tidak, karena lagi menunggu regulasi khusus tentang ini, dan belum ada juklak-juknisnya," ujar H. Hendi kepada Radar Karawang, Senin (16/10) kemarin.
Hendi menambahkan, jika ternyata regulasi yang ditetapkan oleh pemda pilkades diundur, maka yang akan menduduki jabatan sementara sampai terselenggaranya pilkades adalah penjabat sementara (PJS) kades. "Kalau pilkades diundur, yang akan mengisi jabatannya adalah PJS," ungkapnya.
Dikatakan, sebenarnya Kepala Desa PJS mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kepala Desa depinitif, yang membedakan hanya pada proses pemilihannya saja. "Kepala Desa depinitif dipilih langsung oleh masyarakat, kalau PJS hanya ditunjuk," katanya.
Apapun nanti keputusan pastinya, jika PJS memimpin desa maka harus bisa menjalankan tugasnya dengan optimal, sama halnya dengan kepala desa depinitif. Terutama untuk bisa bisa mengayomi masyarakat, melayani masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada. "PJS harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, agar masyarakat yang ia pimpin bisa terlayani dengan baik," katanya.
Sementara Camat Cikampek Syueb menyampaikan, yang bisa menentukan PJS Kades bukanlah dirinya, melainkan Bupati sebagai pucuk pimpinan pemerintahan desa. Oleh karenanya, dia akan mengikuti aturan apapun yang ditetapkan oleh pemda berkaitan dengan roda pemerintahan, termasuk berkaitan dengan desa. "Camat tidak mempunyai kewenangan terkait hal ini (Penentuan PJS)," pungkasnya.(cr1)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template