Bupati, DPRD dan Direksi PDAM Digugat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bupati, DPRD dan Direksi PDAM Digugat

Bupati, DPRD dan Direksi PDAM Digugat

Written By ayah satria on Kamis, 19 Oktober 2017 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Ketua Komisi B DPRD Karawang Danu Hamidi, Pjs Direktur Utama PDAM Yogie Patriana Alsyah dan Direktur Umum PDAM Tatang Asmar, digugat ke Pengadilan Negeri Karawang.
Kuasa hukum masyarakat yang menggugat dari LBH Kahmi, Diro Masbang mengatakan, gugatan dilakukan karena dinilainya ada unsur dugaan perbuatan melawan hukum atas SK Bupati Nomor 539/Kep.473-huk/2015 tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur Umum PDAM Kabupaten Karawang dan SK Bupati Nomor 539-kep.474-huk/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang.
Kata Diro, dua SK tersebut melawan Perda Karawang No 6 tahun 2010 tentang PDAM dan Permendagri No 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM. Dia berharap, majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga fakta-fakta perbuatan melawan hukum terungkap. “Nomor perkara gugatannya 64/Pdt.G/2017/PN.Kwg tertanggal 18 Oktober 2017,” katanya.
Ketua LBH Kahmi Karawang Ferryanto Piliang menandaskan, gugatandilakukan karena dinilainya ada persoalan melawan hukum. Tambah dia, dalam aturan itu jabatan Pjs palinglama 6 bulan. Ketika 6 bulan itu sudah lewat maka harus diberhentikan. Namun ternyata sampai hari ini PDAM Karawang dipimpin oleh pejabat sementara.
"Itu kita mau batalkan sebagai direksi, karena ada perbuatan melanggar hukum. Karena itu, hasil yang mereka dapat di PDAM harus dikembalikan. Baik gaji maupun fasilitas yang selama ini dinikmatinya harus dikembalikan, karena ilegal. Dasar hukumnya tidak ada. Bupati Celicca membuat SK itu menambah klausul yang tidak pernah ada dibenarkan dalam undang-undang. Atau sampai definitif, sampai terbentuknya direksi definitif tadi," ujarnya.
Menurutnya, karena selama ini tidak pernah ada di klausul peraturan, baik di Permendagri maupun di Perda, maka menjadi kerugian negara. Saat ini katanya, masyarakat membayar retribusi untuk menggaji orang-orang yang ilegal, yang tidak terbentuk sesuai dengan perundang-undangan. "Termasuk Komisi B bertanggungjawab pada hal ini. Sebagai mitra kerja PDAM mereka harusnya tahu peraturan, tapi hari ini tidak melakukan tindakan pencegahan dan terkesan membiarkan," lanjut alumni Universitas Al Azhar ini.
Ferry menambahkan, karena terjadi pembiaran, maka mereka juga harus ikut bertanggung jawab mulai dari 2016 sampai saat ini. "Sudah berapa uang negara yang sudah digunakan melalui PDAM? Ini harus dipertanggungjawabkan," tandasnya.
Setelah menggugat secara perdata, pihaknya bakal menindaklanjuti dengan laporan dugaan tindak pidana ke Kejaksaan Negeri Karawang. "Kita hari ini berharap PDAM bersih dan keuntungan yang didapat oleh PDAM itu clear, jelas, tidak ada permasalahan. Karena PDAM dibentuk untuk kepentingan masyarakat," lanjutnya.
Ditambahkannya, PDAM tidak layak diisi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi merugikan. "Harusnya bupati menjelaskan kenapa dia bisa memasukkan kalimat terbentuknya sampai terbentuknya direksi definitif, kita gak tahu ada gratifikasi atau tidaknya. Yang jelas bahwa hari ini, Yogi (Dirut PDAM) dan Tatang (Dirum PDAM) mendapatkan fasilitas dan gaji," ujarnya di Pengadilan Negeri Karawang. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template