Polisi Sering Terburu-buru Tindak Kades Bermasalah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Polisi Sering Terburu-buru Tindak Kades Bermasalah

Polisi Sering Terburu-buru Tindak Kades Bermasalah

Written By ayah satria on Sabtu, 30 September 2017 | 12.30.00

KARAWANG, RAKA - Kepala desa adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Maka wajar banyak kades yang akhirnya menjadi pesakitan karena berani mengakali dana yang bersumber dari uang negara tersebut.
Namun, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang menilai langkah yang dilakukan oleh penegak hukum terkait kasus Dana Desa kerap kali terlalu terburu-buru. Pasalnya, pemanggilan terhadap beberapa kepala desa oleh pihak kepolisian, terkadang mendului prosedur administrasi desa yang seharusnya terlebih dulu diselesaikan. "Jadi harusnya penegak hukum memeriksa tahun anggaran yang sudah lewat. Setelah Kades mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa)," kata Wakil Ketua Apdesi Karawang M Rombi dalam diskusi bertema "Kades Nakal Tanggungjawab Siapa?" di kantor Redaksi Radar Karawang, Jumat (29/9).
Menurutnya, sesuai aturan administrasi desa, ketika tahun berjalan tidak bisa dikatakan bersalah. Karena pihak desa memiliki kewajiban menyelesaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, atas apa yang sudah dilakukannya selama menjabat dalam satu tahun anggaran. Pihak desa harus menyelesaikan laporan pertanggungjawaban desa reguler per tahun. Jika laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan bermasalah, baru diselesaikan melalui penegakan hukum.
Apa yang disampaikan Apdesi, menurutnya bukan berarti menghalang-halangi proses hukum yang berjalan. Karena bisa saja kesalahan desa hanya pada persoalan administratif yang sangat memungkinkan untuk bisa diluruskan. "Tapi kalau yang diperiksanya tahun lalu, kemudian ada temuan berkaitan dengan pelanggaran hukum, maka itu baru bisa diproses," tambahnya.
Menurut Kades Cikande, itu yang harus diketahui oleh penegak hukum, sehingga ada kesamaan persepsi terkait proses hukum yang harus dijalani oleh kepala desa jika melakukan pelanggaran. Bahkan sebagai wadah para kades, Apdesi mengaku selalu melakukan pendampingan jika ada kasus yang menimpa anggotanya yang notabene adalah kepala desa. "Kami selalu melakukan pendampingan, termasuk pendampingan hukum," ujarnya.
Dia melanjutkan, jika pertanyaannya dana desa tanggung jawab siapa, yang harus bertanggung jawab adalah kepala desa. Karena anggaran yang digunakan oleh pemerintahan desa bersumber dari pemerintah, dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Awas loh, kita menggunakan anggaran pemerintah. Jadi tidak bisa seenaknya, harus jelas penggunaannya terutama dana desa," ujarnya.
Sementara Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karawang Dudi Juandi mengatakan, selama ini DPMD sudah melakukan berbagai langkah agar pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan baik. Termasuk pembinaan yang terus dilakukan secara intens oleh DPMD kepada para perangkat desa, terutama bendahara desa. "Kami lakukan diklat, dan terus lakukan pembinaan terhadap desa-desa," ujarnya.
Karena saat ini yang memiliki fungsi pengawasan secara kelembagaan adalah BPD, kecamatan termasuk tim verifikasi. Di luar itu, masyarakat, LSM termasuk media juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa. "Sebagai bentuk pembinaan, kami tidak akan membuat pengajuan pencairan tahap berikutnya, jika pencairan sebelumnya belum di-SPJ-kan," ujarnya.
Meski demikian, apa yang sudah dilakukan DPMD masih banyak kekurangan. Hal itu dilihat dari masih adanya beberapa desa yang saat ini berurusan dengan penegak hukum. Yaitu Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta, Desa Pisangsambo Kecamatan Tirtajaya, serta Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya. "Kami harap semua desa bisa mengikuti aturan yang berlaku," ujarnya.
Sementara Tenaga Ahli Pendamping Desa, Lili Mahali menyampaikan, yang menjadi persoalan pokok dalam penggunaan atau merealisasikan dana desa adalah regulasi yang ada di daerah, atau yang disebut dengan peraturan bupati. Karena dari Perbup Dana Desa itu semuanya diatur secara detail. Tapi dia sendiri menyayangkan, tidak adanya sanksi yang jelas dalam perbup, membuat para kepala desa tidak menjalankan tugasnya secara cepat.
Hal itu menurutnya, bisa dilihat dari banyaknya desa yang merealisasikan anggaran melintasi tahun anggaran yang semestinya. "Tahun kemarin (2016) yang luncuran itu ada 67 desa, saya kira tahun ini juga kemungkinan akan ada yang luncuran. Tapi kayaknya gak akan sebanyak tahun lalu," ujarnya.
Yang juga membuat pendamping desa merasa kesal adalah, masih adanya kepala desa yang tidak menganggap keberadaan para pendamping desa. Padahal saat ada persoalan dengan dana desa di desa tertentu, yang termasuk paling dipusingkan adalah pendamping desa. "Kami minta kepada Pak Kades (Apdesi) untuk bantu menyosialisasikan keberadaan pendamping desa. Masa ada desa yang tidak ngasih APBDes ke pendamping desa," ujarnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template