Lunasi Tunggakan Raskin, Kades Pancawati Kewalahan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Lunasi Tunggakan Raskin, Kades Pancawati Kewalahan

Lunasi Tunggakan Raskin, Kades Pancawati Kewalahan

Written By ayah satria on Senin, 25 September 2017 | 17.33.00

KLARI, RAKA - Sejumah Ketua RT di Desa Pancawati diingatkan untuk segera membayar tunggakan raskin. Pasalnya pembayaran raskin yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Pancawati baru sampai pada bulan Juli, padahal seharusnya sudah mengambil kuota atau jatah bulan September. Akibatnya, pembagian raskin di Desa pancawati terhambat.
Kepala Desa Pancawati, H.Ana Priatna menyampaikan, selama pembayaran masih terganjal, tidak akan ada lagi pembagian jatah raskin sebagaimana mestinya. Karena memang prosedurnya, kalau warga ingin raskin, maka raskin sebelumnya harus dilunasi terlebih dahulu. "Selama pembayarannya masih belum lunas atau belum diselesaikan, jatah raskin tidak akan bisa sampai untuk selanjutnya," jelasnya.
Dia juga menyampiakan, setiap tahunnya jatah raskin yang diberikan Bolug untuk Desa Purwasari selalu mengalami pengurangan, hal tersebut memang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berhak mendapatkannya. "Kalau dulu pembyaran selalu melalui kesra kecamatan dan sekarang sudah tidak lagi karena menggunakan pembayaran lewat bank," ucapnya.
Agar tidak terjadi keterlambatan, dirinya meminta kepada seluruh ketua RT yang berada di wilayah Desa Pancawati untuk segera melakukan pelunasan pembayaran. Karena dia meyakini, masyarakat sangat menunggu kehadiran raskin tersebut. "Untuk keberlangsungan semuanya, saya minta bantuannya juga untuk segera melakukan pelunasan," tegasnya.
Masih disampiakannya, untuk pembagian beras raskin sendiri, semua dibagikan kepada seluruh kepala Rumah Tangga (RT) untuk melakukan pembagian kepada warganya yang memang pantas mendapatkan haknya dan merupakan warga miskin. "Memang semua proses pembagian pertama melalui desa dan yang bertanggungjawab adalah desa, disini kami hanya minta pertanggungjawaban sesama aparat saja, karena untuk pembagian langsung ke masyarakat itu berdasarkan dari masing-masing RT," jelasnya.
Bukan hanya pembagian raskin saja, kata Ana, melainkan untuk pengajuan hal lainnya yang berkaiatan dengan masyarakat ataupun desa, seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak akan bisa dilakukan untuk tahap selanjutnya jika Surat Pertanggung jawaban (Spj)nya belum dikerjakan dan dilaporkan. "Belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan, semuanya tidak sembarangan, harus berdasarkan penggunaan dan dilaporkan," ungkapnya.
Dia berharap, aparat pemerintahan desa bisa segera melakukan tugas dan kewajibannya selain menjadi pelayanan masyarakat juga harus mampu bertangung jawab dengan apa yang telah menjadi tugasnya. "Semoga bisa segara dilakukan pelaporan dan pembuatan SPJ serta pelunasan lainnya, agar bisa mendapatkan hak-haknya," harapnya. (yna)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template