Kepsek Ciampel Diundang Saber Pungli - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kepsek Ciampel Diundang Saber Pungli

Kepsek Ciampel Diundang Saber Pungli

Written By Mang Raka on Selasa, 26 September 2017 | 15.30.00

*Ketua MKKS: Jangan Takut Kepala Sekolah Wajib Datang

CIAMPEL, RAKA - Bagi kepala sekolah SMK/SMA Sederajat nampaknya besok akan menjadi hari paling berdebar, tanpa terkecuali sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan  Ciampel. Mereka akan dipanggil Tim Saber Pungli Propinsi dan di kumpulkan di SMKN 1 Karawang untuk ditanyai perihal pungutan liar yang terjadi di sekolah masing-masing. 

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Karawang, Dwi Styono Agus menyampaikan langsung perihal itu. Dia mengatakan hal itu sesuai surat ederan  Dinas Pendidikan propinsi Jawa Barat Nomor 005/2188/BP3 Wil II/2017 Perihal undangan Pembinaan tentang Tata Tertib Administrasi di Lingkungan Satuan Pendidikan(SMA/SMK) wilayah II Tahun 2017 tentang perlunya diadakan pembinaan. "Yang datang langsung dari saber pungli Provinsi Jawabarat," tandasnya.
Dwi yang menjabat Kepala Sekolah di SMAN 1 Karawang menegaskan kepada semua kepala sekolah baik SMA maupun SMK untuk dapat menghadiri undangan tersebut. Karena bagaimanapun kata dia meski sekolah di kabupaten Karawang sering terseret masalah pungutan namun ketika menghadiri undangan akan membuktikan bahwa sekolah sama sekali tidak melakukan pungutan sedikitpun. "Jangan takut bagi semua kepala sekolah di Karawang justru itu momentum untuk sharing dan berdiskusi. Makanya wajib datang," ungkapnya.
Disindir tentang adanya pungutan dari SMAN 1 Ciampel terhadap orangtua siswa, Dwi mengatakan ketika orangtua siswa merasa terbebani dengan usulan dari sekolah maupun hasil musyawarah, semestinya mereka datang saja ke sekolah dan meminta keterangan tidak mampu. Karena bagimanapun juga pungutan yang dilakukan tidak mesti wajib.
"Kalau tidak mampu silahkan datang saja ke sekolah, bilang saja tidak mampu bayar. Tidak wajib ini, kenapa harus bayar," tuturnya.
Namun sekolah sendiri kata dia tidak serta merta melakukan pungutan, justru kata dia dengan dihapuskannya Dana Peningkatan Mangemen Mutu Sekolah (PMMS) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) membuat semua sekolah khususnya tingkat SMA/SMK berpikir keras. Sebab, jika dihitung dari dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang turun setiap tahunnya ke siswa sebesar Rp 1.400.000 dari pusat dan uang sebesar Rp 700.000 dari propinsi tersebut tidak akan cukup. Sebab, menurutnya hasil dari perhitungan statistik dinas pendidikan sendiri kebutuhan siswa sampai habis Rp 4.800.000 per tahunya untuk kebutuhan sekolah. "Untuk tahun 2017 tahun ini dana PMMS SMA/SMK dari pemerintah Daerah kabupaten karawang kan dihapus, justru bingungnya kita disitu," akunya.
Maka ketika sekolah melakukan pungutan terhadap orangtua siswa dengan secara musyawarah itu sah-sah saja. Sebab, ada aturan dari dinas pendidkikan sendiri bahwa orangtua siswa ikut berpesan dalam pembangunan pendidikan anaknya di sekolah. "Bebas saja mau minta bantuan sama orangtua siswa juga, yang penting itu hasil musyawarah dan orangtua siswa mampu, tidak keberatan," jelasnya.
Selain itu dirinya berharap bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) bisa membantu kembali dunia pendidikan di daerah sendiri. Jangan sampai kata dia setelah pengelolaan SMA/SMK beralih ke Provinsi, pemerintah daerah sendiri tidak peduli. "Semoga pemerintah daerah bisa tau, kalau kabar sih katanya PMMS kan turun lagi di tahun 2018, semoga aja bener," pungkasnya. (yna)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template