Jabatan Plt Direksi PDAM Mau Digugat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jabatan Plt Direksi PDAM Mau Digugat

Jabatan Plt Direksi PDAM Mau Digugat

Written By Mang Raka on Rabu, 20 September 2017 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Surat keputusan pengangkatan pelaksana tugas direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtatarum yang sudah melampaui enam bulan, dipertanyakan. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Karawang terancam digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hal tersebut terungkap pada rapat dengar pendapat Lembaga Bantuan Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa ISlam (LBH Kahmi) dengan Komisi B DPRD Karawang. Ketua LBH Kahmi Karawang Ferryanto Piliang mengatakan, jika mengacu pada aturan Perda, tugas Plt paling lama hanya enam bulan. "Tapi sampai saat ini belum ada direksi PDAM definitif,” katanya, Selasa (19/9).
Bahkan dengan tegas Ferry menyebutkan status Plt Dirut PDAM ilegal karena masa jabatan Plt yang dijabat saat ini tidak sesuai aturan yang berlaku. "Dalam perda sudah jelas jabatan plt paling lama itu enam bulan. Jadi jelas status direksi itu ilegal," tandasnya.
Agar persoalan tersebut terang benderang tandasnya, pihaknya akan menggugat pemerintah daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. "Biar nanti pengadilan yang memutuskan," imbuh Ferry.
Pada bagian lain, Ferry juga mempertanyakan pengangkatan dewan pengawas PDAM yang diangkat terkesan mendadak. Apalagi dalam peraturan daerah disebutkan, seharusnya dewan pengawas diangkat melalui proses seleksi. Dikatakannya, di berbagai media massa dirinya tidak melihat satupun pengumuman tentang penyeleksian dewas PDAM.
Dia juga menilai ada kerancuan dalam peraturan daerah terkait pengangkatan dewan pengawas. Pada salah satu pasal terkait syarat harus seorang profesional, sementara parameternya belum jelas. Dikatakannya, tiga dari lima anggota dewan pengawas yang belum lama dilantik tersebut orang partai politik. “Kami minta kepada DPRD agar SK Dewas PDAM yang baru dilantik agar ditinjau ulang,” tandasnya.
Asisten Bidang Pembangunan Setda Karawang Akhmad Hidayat mengakui bahwa SK Plt direksi PDAM sesuai perda memang paling lama enam bulan. Namun lanjut dia, dalam SK terdapat klausul yang menyatakan jika dan menunggu sampai ada direksi PDAM yang definitif. Saat ini katanya, pihaknya tengah melakukan proses seleksi direksi PDAM, dan sudah ada tim panitia seleksi yang sedang membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemilihan.
Sedangkan terkait dewan pengawas, Akhmad berkelit, dilakukan melalui seleksi karena sebelumnya ada pelamar. Tujuh orang diantaranya diusulkan kepada bupati untuk ditetapkan jadi anggota dewan pengawas.
Dikatakannya juga, pengangkatan dewan pengawas juga diklaimnya telah melalui mekanisme. Namun begitu dia mengakui, penyeleksian dewan pengawas belum ada peraturan bupati yang mengatur teknisnya. Selain itu katanya, "tidak ada juga yang mengatur anggota partai tidak boleh jadi dewas, jadi seleksi dewas masih sesuai aturan yang berlaku," katanya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template