Dedi Mulyadi Dijahili - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dedi Mulyadi Dijahili

Dedi Mulyadi Dijahili

Written By ayah satria on Sabtu, 23 September 2017 | 10.50.00

Surat Dukungan untuk RK Bikin Gerah Kader Golkar

PURWAKARTA, RAKA - Jagat politik di Jawa Barat dihebohkan dengan beredarnya surat berlogo Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang berisi pengesahan pasangan calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Yang membuat banyak pihak terkejut, bukan nama Dedi Mulyadi yang didukung.
Dalam surat yang dibubuhi tanda tangan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, itu tertulis keputusan penetapan dan pengesahan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafiuddin berdasarkan rapat tentang penetapan pasangan calon gubernur, bupati dan wali kota pada 15 Juni 2016 serta rapat tentang proses pilkada provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada 1 Juli 2017, 1 Agustus 2017 dan 4 September 2017.
"Mochamad Ridwan Kamil sebagai Kepala Daerah berpasangan dengan Daniel Mutaqien Syafiuddin, sebagai calon wakil kepala daerah Provinsi Jawa Barat yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada serentak putaran ketiga 2018," isi bunyi surat tersebut, yang sudah beredar sejak Kamis (21/9) malam.
Penunjukan pasangan tersebut diketahui beradasarkan hasil rapat Tim Pilkada Partai Golkar, yang dilaksanakan pada 1 Juli 2017, 1 Agustus 2017 dan 4 September 2017. "Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpunan DPD Partai Golkar Jawa Barat," tulis surat tersebut.
Dalam surat itu juga disebutkan keputusan tersebut untuk para Ketua DPD Partai Golkar untuk menindaklanjutinya. Bahkan tertera tulisan keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, fungsionaris, kader dan anggota Partai Golkar. Namun begitu, pada surat yang dibuat pada September 2017, itu tidak tertera nomor, tanggal surat, serta cap partai.
Di Purwakarta, beredarnya foto surat ini sempat membuat para kader partai beringin tersebut kecewa. Mereka memasang bendera Golkar setengah tiang di kantor DPD Partai Golkar Purwakarta. Bahkan, ada diantaranya yang mengancam akan mundur dari kepengurusan jika Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak dicalonkan di Pilgub Jabar 2018 mendatang.
"Jika memang benar, maka kami akan mempertanyakan dasar-dasar apa yang menjadi pertimbangan DPP, sehingga Ketua Golkar Jabar tidak diusung untuk maju dalam Pilgub Jabar?" ujar Wakil Sekretaris DPD Golkar Purwakarta Richad Sompi dengan nada kecewa, seraya mengatakan akan melakukan protes ke dewan pimpinan pusat.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi apapun dari DPP Golkar. "Saya kan Ketua DPD I Golkar Jabar, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi apapun tentang pengusungan Golkar untuk Pilgub Jabar. Mohon para wartawan bersabar ya soal ini," ujar Dedi kepada wartawan di Purwakarta, Jumat (22/9).
Dedi mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat. Baik secara fisik maupun material. "Masa iya? Bukannya Pak Setya Novanto katanya operasi jantung? Apa beliau masih sempat rapat dan menandatangani surat pengusungan? Inikan ironis," tambah Bupati Purwakarta dua periode itu.
Selain itu, sambung Dedi, dari sejumlah rapat Golkar yang digelar pada Juni hingga Agustus 2017, belum ada rapat terkait pengusungan pasangan calon untuk Pilgub Jabar. "Kecuali rapat pada 1 Agustus 2017, waktu itu rapat penetapan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat," ujarnya.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara juga mengatakan, sampai kemarin pihaknya belum mendengar tentang keputusan yang dikeluarkan oleh DPP, karena pembahasan tentang calon kepala daerah merujuk kepada juklak yang ada, yaitu juklak DPP No 6 tahun 2016. "Itu yang kami ikuti, semua tahapannya kami patuhi. Dan kami masih menunggu keputusan resmi, yang disampaikan secara resmi. Tentunya semua juga ada mekanismenya. Kita tunggu saja," ungkapnya.
Soal keabsahan dari surat tersebut, Iswara mengakui pihaknya tidak mengetahui dan belum menerima surat edaran tersebut. "Saya tidak tahu, kami belum terima. Kita tunggu surat resminya," ungkapnya.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membantah adanya surat dari partai berlogo pohon beringin yang menyatakan dukungan ke Ridwan Kamil. Surat tersebut kata dia, tidak pernah ada dan dikeluarkan dari Golkar. "Beredarnya surat itu, saya istilahkan itu adalah surat bodong," tegas Idrus dalam konfrensi pers di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (22/9).
Menurut Idrus, surat tersebut sudah sangat jelas bukan dikeluarkan oleh Partai Golkar. Sebab tidak ada stempel resmi. Sehingga ungkap dia, masyarakat dan kader partai jangan mempercayai adanya surat tersebut. "Itu surat tidak seperti biasanya, karena enggak mungkin Golkar keluarkan surat tanpa stempel, tanpa nomor surat dan tanpa tanggal," katanya.
Idrus juga mengaku, sampai saat ini pihaknya belum memutuskan siapa calon yang diusung oleh Partai Golkar untuk bisa maju di Pilgub Jawa Barat nanti. Karena proses tersebut panjang harus ada rapat dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan rapat pimpinan DPD di Jawa Barat. "Sehingga dengan demikian bahwa sampai saat ini DPP belum mengeluarkan secara resmi tentang pasangan yang diusung Golkar," tegasnya.
Idrus juga mengeluhkan beredar nama-nama lain yang diusung Golkar di Pilgub Jawa Barat. Dia pun mengaku kaget karena tidak pernah ada nama-nama tersebut dalam rapat partai. "Bukan hanya Ridwan Kamil, ada namanya Ucok Daniel, Haji Endang Danik," pungkasnya.
Sedangkan dari Bandung dilaporkan, Ridwan Kamil yang namanya ditulis di surat tersebut, mengaku baru melihat surat tersebut melalui berita online dan media sosial, karenanya dia tak mau gegabah menanggapinya. "Saya mohon tidak ditambah maupun dikurang, yang pertama silakan tanya langsung ke DPP Golkar terkait konfirmasi berita ini. Kedua faktanya saya belum menerima apapun termasuk suratnya, jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya," bebernya.
"Beda dengan Nasdem ada di lemari suratnya, PKB juga ada di lemari suratnya," lanjutnya.
Menurutnya semua informasi itu masih belum jelas dan karenanya Emil minta pihak media bertanya langsung kepada DPP Partai Golkar. "Sumber pemberinya adalah DPP Golkar, jadi konfirmasinya ke pemberi surat bukan ke penerima surat. Kalau konfirmasinya kepada penerima surat, saya nyatakan saya belum menerima (suratnya). Saya juga sama seperti media dapat kabarnya dari via smartphone," tandasnya.(gan/cr2/rm)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template