Dana Segar Rp 250,5 Milar untuk 297 Desa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dana Segar Rp 250,5 Milar untuk 297 Desa

Dana Segar Rp 250,5 Milar untuk 297 Desa

Written By ayah satria on Sabtu, 16 September 2017 | 12.00.00

Bisa Bikin Untung, Bisa Bikin Buntung

Sejak tahun lalu, 297 desa yang ada di Kabupaten Karawang diguyur anggaran yang tidak sedikit. Desa yang paling minim saja bisa mendapatkan dana Rp 800 juta, sementara paling besar bisa mencapai Rp 1,1 miliar yang bersumber dari dana desa pemerintah pusat, bantuan gubernur, alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten Karawang, serta dana bagi hasil minyak dan gas.
Meski begitu, Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang Alek Sukardi mengibaratkan besarnya kucuran anggaran dana desa tersebut sebagai durian runtuh. Bisa meningkatkan kesejahteraan, tapi juga bisa membawa sengsara. Bahkan bisa berujung kasus hukum bagi kepala desa. "Tergantung mau makan yang mana, durennya atau bagian yang lainnya. Tinggal milih saja,"katanya pada diskusi bertema "Dana Desa untuk Siapa?" yang di kantor redaksi Radar Karawang, siang kemarin.
Dia juga menyoroti kelemahan digelontorkannya dana desa karena tidak adanya fasilitator teknik, serta minimnya jumlah tenaga pendamping desa. Menurut Alek, sistem yang diterapkan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) lebih baik. Sebagai contoh, saat ini untuk membuat rancangan anggaran biaya (RAB) tiap desa bisa berbeda-beda. Sementara pada proyek yang didanai PNPM ada penyeragaman karena ada fasilitator teknik.
Dia mencontohkan, pengerjaan proyek pembangunan jalan lingkungan 100 meter misalnya, antara desa yang satu dengan yang lain bisa berbeda RAB-nya. Padahal karakteristik dan geografisnya hampir sama. "Hal-hal seperti inilah yang sering dimanfaatkan lawan politik pada saat pilkades. Sehingga berujung laporan dan menjadi kasus hukum." tandasnya.
Perwakilan pendamping desa, M Sulton mengatakan, tugas pendamping desa sebagaimana undang-undang desa, hanya mendampingi desa dan camat dalam menjalankan tugasnya. "Terkait tenaga teknis, awalnya di Karawang ada dua orang, tapi yang satu mengundurkan diri. Sehingga sekarang hanya ada satu orang," katanya.
Dia juga menambahkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membuat RAB kegiatan-kegiatan teknis infrastruktur. Apalagi menyeragamkannya. Sulton juga mengakui, jumlah tenaga pendamping desa masih kurang. "Satu pendamping masih harus melayani empat desa," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ade Sugiana mengatakan, tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan Rp 250,5 miliar dana desa untuk 297 desa yang ada di Kabupaten Karawang. Sekitar Rp 800 jutaan per desa. Kata Ade, dana tersebut dicairkan dua tahap.
Ade menjelaskan, tahun ini yang menjadi prioritas selain pembangunan infrastruktur, juga penguatan BUMDes, pengembangan produk unggulan, pembangunan embung, serta sarana olahraga. "Itu pun harus menghasilkan, seperti lapangan futsal. Menyehatkan masyarakat, tapi juga menghasilkan," jelasnya.
Pada bagian lain, mantan Camat Telukjambe Timur ini mengakui, tahun ini ada tiga kepala desa yang tersandung kasus hukum terkait penggunaan dana desa tahun lalu. Dari tujuh desa yang disebut-sebut bermasalah, empat desa diantaranya hanya mengalami keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban.
Tiga desa yang bermasalah tersebut, Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta, Desa Pisangsambo Kecamatan Tirtajaya, serta Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya. "Kalau terkait masalah lain kita masih bisa sharing, tapi kalau uang dipake, itu urusan pribadi," timpal Alek Sukardi. (fiq)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template