Warga Kotabaru Malas Bayar Pajak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Warga Kotabaru Malas Bayar Pajak

Warga Kotabaru Malas Bayar Pajak

Written By ayah satria on Rabu, 02 Agustus 2017 | 21.20.00

KOTABARU, RAKA - Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar warganya mau bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kotabaru saat acara minggon, Selasa (1/8) kemarin. Mereka meminta agar para kepala desa memberikan informasi kepada warganya, kalau belum lunas PBB tidak akan dilayani pengurusan dokumen kependudukannya.
Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kotabaru Badru yang mewakili camat mengatakan, masyarakat yang akan mengurus dokumen ahli waris, domisili serta pengajuan surat nikah dan bahkan pengurusan naik haji, harus disertai keterangan lunas PBB terlebih dahulu. Sehingga pemerintah desa maupun kecamatan tidak lagi pusing membayar PBB ke pemerintah daerah. "Tolong diinformasikan juga kalau untuk pengajuan yang lainnya harus dilampiri pelunasan PBB. Ini aturan baru biar semua sadar akan bayar PBB," terangnya.
Dia menjelaskan, pembayaran PBB warga Kecamatan Kotabaru masih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Tercatat kata dia, baru 17,0 persen yang masuk ke pemerintah daerah. "Bilang saja kalau mau ngurus apa-apa, kalau PBB nya masih belum lunas, camat tidak mau tanda tangan," tegasnya.
Dari masing-masing desa yang baru merealisasikan pembayaran pajak bumi dan bangunan pokok, Desa Sarimulya 26,5 persen, Desa Jomin Barat 24,1 persen, Jomin Timur 14,8 persen, Pangulah Selatan 8,5 persen, Wancimekar 13,7 persen, Pucung 16 persen, Cikampek Utara 24 persen, Pangulah Utara 14,9 persen dan Pangulah Baru 6,2 persen. "Ini untuk tahun sekarang dan masih jauh dari harapan," tuturnya.
Dari beberapa kepala desa yang hadir dalam rapat mingguan tersebut, diharapkan mampu memberikan informasi kepada kepala desa lainnya yang tidak ikut rapat. "Ada kepala desa yang sedang membantu puskesmas lagi imunisasi campak rubella, jadi yang hadir tidak semua," jelasnya.
Dirinya berharap tidak ada lagi masyarakat yang menunggak PBB. Karena dari hasil pajak tersebut, nantinya untuk membiayai pembangunan. "Dananya untuk membangun desa juga, jadi harus didorong," terangnya. (yna)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template