PNS Malas, Tunjangan Dipotong - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PNS Malas, Tunjangan Dipotong

PNS Malas, Tunjangan Dipotong

Written By ayah satria on Selasa, 29 Agustus 2017 | 15.51.00

KARAWANG, RAKA - Ini peringatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih berani bolos kerja. Ancamannya tidak main-main. Mulai dari peringatan lisan, potongan tunjangan, hingga dipecat.
Namun, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang juga memperhatikan para PNS yang berkinerja baik. Diantaranya bisa memenangkan penghargaan PNS berinovasi atau PNS Teladan 2018.
Kepala Bidang Disiplin dan Kepangkatan ASN Abas Sudrajat menyampaikan, saat ini kehadiran PNS cukup baik. Hanya satu atau dua orang yang bandel. "Secara garis besar tingkat kehadiran PNS cukup baik. Hanya segelintir orang saja yang bermasalah," tuturnya saat ditemui Radar Karawang di kantor kerjanya, Senin (28/8) kemarin.
Menurut Abas, kehadiran PNS bisa maksimal jika atasan di tempatnya bekerja rajin memantau kehadiran anak buahnya. Jika kedapatan tidak hadir, bisa langsung ditegur. Kalau sudah begitu, kata Abas, tidak akan ada lagi PNS yang tidak masuk kerja berbulan-bulan atau tahunan. "Kita suka mengevaluasi kehadiran PNS. Misalnya melihat hasil fingerprint. Jika terlihat ada yang bolos kerja, langsung menanyakan persoalan itu kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD)-nya. Kita tanyakan, sudah dilakukan peneguran atau belum," ungkapnya.
Sedangkan sanksi yang akan diterima PNS pemalas, diantaranya teguran lisan bagi yang tidak masuk kerja hingga lima hari. Teguran tertulis, bagi mereka yang tidak masuk kerja hingga 10 hari. Sedangkan yang berani tidak masuk kerja sampai 16 hari, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melaporkan persoalan itu kepada bupati melalui BKPSDM. Nantinya, akan dibentuk tim untuk memeriksa si pelanggaran disiplin tersebut. "Nanti akan diputuskan sanksinya seperti apa," tandasnya.
Sementara tunjangan PNS akan dipotong kalau tidak menghadiri sidang istimewa. Yaitu 20 persen dari Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Dan pemotongan TPP sebesar 10 persen jika bolos kerja. "Evalusi akhir bulan, sementara ini belum ada (kena sanksi). Cuma ada beberapa PNS yang sudah ditangani OPD, dan melaporkan ke kita dan kepada bupati. Seperti staf UPTD Pendidikan. Bulan kemarin sudah dilakukan pemeriksaan. Dan di Lingkungan Hidup satu orang dan sudah diajukan pemeriksaan itu bulan bulan sebelumnya," tuturnya.
Ia melanjutkan, disamping ada sanksi tegas, pihaknya juga menyediakan penghargaan bagi PNS yang rajin bekerja. "Kedepan akan coba program kerja PNS ini diluncurkan. Hal itu tujuannya supaya merangsang peningkatan kinerja PNS, agar setiap PNS bisa menjalankan tupoksinya," tuturnya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template