Komisi C Desak Pencemar Bendungan Barugbug Diberi Sanksi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Komisi C Desak Pencemar Bendungan Barugbug Diberi Sanksi

Komisi C Desak Pencemar Bendungan Barugbug Diberi Sanksi

Written By Mang Raka on Selasa, 08 Agustus 2017 | 12.00.00

JATISARI, RAKA - Pencemaran bendung barugbug oleh sejumlah peusahaan tidak pernah tuntas. Oleh karenanya proses sidak yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) yang didampingi oleh Dinas LHK Provinsi dan kabupaten harus ditindaklanjuti sampai tutas."Kasusnya selalu timbul dan tenggelam, saya minta untuk sekarang harus sampai tuntas," kata Ketua Komisi C DPRD Karawang Elievia Khrissiana kepada Radar Karawang, Senin (7/8).
Ia mengatakan, meski penindakan untuk kasus pencemaran bendunganbarugbug bukan domain Dinas LHK Karawang, tetapi setidaknya Dinas LHK Karawang bisa terus mendorong agar Kementerian LHK bisa menyelesaikan tugasnya sampai penindakan akhir. "Kami ingin semua masalah pencemaran lingkungan bisa selesai. Terutama soal Bendungan Barugbug yang sudah sampai dicek oleh Kementerian," pintanya.
Terlebih, tambah Elievia, Kepala Dinas LHK Karawang saat ini dijabat oleh pemimpin baru, sehingga harus bisa menunjukan keseriusannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. "Ini ujian pertama bagi Kepala Dinas baru (LHK), bisa selesai tidak coba," ujarnya.
Kasus bendungan barugbug selalu muncul tiap tahun, tetapi semuanya hanya pada proses pengecekan saja, tidak sampai pada penindakan, padahal yang turun ke bendungan barugbug bukan hanya level dinas kabupaten, melainkan sudah ada dari dinas LH Provinsi, termasuk Polda. "Tapi setelah itu aman-aman saja. Jadi sebenarnya ada apa ini," tanyanya seolah curiga.
Padahal, tambahnya, berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada BAB XV
Pasal 98 disebutkan (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3 Miliar dan paling banyak Rp10 Miliar. "Secara kasat mata saja bendungan barugbug terlihat sangat hitam, jadi sangat besar kemungkinannya bahwa airnya benar-benar tercemar," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas LHK Karawang Wawan Setiawan juga mengakui secara kasat mata saja bendungan barugbug melebihi baku mutu air, tetapi saat ini dia juga menunggu hasil dari Kementerian LHK dan Dinas LHK Provinsi. "Itukan sumbernya dari perusahaan yang ada di Purwakarta dan Subang, kami hanya jadi korban," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, tahapan pemberian sanksi kepada perusahaan pencemar lingkungan adalah pertama teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin. Tetapi jika sudah pada tahap paksaan pemerintah saja, perusahaan sudah langsung beresin ipalnya. Terus kalau sudah lama kembali lagi melakukan pencemaran. "Itu juga yang membuat kami merasa geram," terangnya.(zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template