Divonis 4 Tahun Penjara, Sekretaris KPU Banding - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Divonis 4 Tahun Penjara, Sekretaris KPU Banding

Divonis 4 Tahun Penjara, Sekretaris KPU Banding

Written By ayah satria on Selasa, 01 Agustus 2017 | 17.16.00

KARAWANG, RAKA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung telah memvonis Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang Nandang Rukhyatna selama 4 tahun penjara, karena dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan alat peraga Pilkada Karawang tahun 2015.
Selain itu, majelis hakim yang diketuai oleh DR Longser Sormin MH juga mewajibkan Nandang membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider, atau pidana kurungan selama 6 bulan. Selain Nandang, hakim juga menjatuhkan vonis yang sama 4 tahun penjara kepada Abdullah, rekanan KPU, dengan denda Rp 200 juta dan uang pengganti Rp 2.308.194.794.
"Perkara korupsi KPU ini sudah selesai dengan adanya vonis hakim, yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun khusus untuk Nandang mengajukan upaya hukum banding. Sedangkan Abdullah sudah menerima putusan hakim. Upaya banding yang dilakukan Nandang merupakan hak yang harus kita hormati," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karawang Titin Herawati Utara, Senin (31/7).
Terpidana Abdullah, lanjut Titin, dikenai uang pengganti sebesar Rp 2.308.194.794 karena terbukti menikmati hasil korupsi. Dia diberikan waktu 1 bulan untuk membayar uang pengganti setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Kalau Nandang tidak dikenai uang pengganti, karena pengakuan saksi tidak disertai dengan alat bukti yang cukup, walaupun disebutkan menikmati uang itu sebesar Rp 600 juta. Karena itu, hakim meski mengakui adanya perbuatan korupsi namun Nandang tidak terbukti menikmati uang tersebut," katanya.
Titin mengatakan, perkara korupsi dengan terpidana Abdullah sudah inkrah karena menerima putusan hakim. Tim kejaksaan masih menunggu pembayaran uang pengganti oleh terpidana hingga satu bulan setelah putusan. Namun jika dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan pembayaran uang pengganti, maka akan dilakukan penyitaan. "Kita tunggu saja namun jika belum juga dibayarkan pasti kita melakukan penyitaan," pungkasnya.
Dihubungi terpisah, kuasa hukum Nandang Rukhyatna, Ferryanto Piliang mengatakan upaya banding yang dilakukannya, karena tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim. Menurutnya, pertimbangan hakim tidak sesuai fakta persidangan dan terkesan semua fakta itu diabaikan. "Jika seandainya dipertimbangkan, maka tentu tidak terbukti melanggar pasal 2 sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang jelas menerangkan klien kami tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 2 Undang Undang Tipikor," ungkapnya. (ops/psn)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template