Desa Pangulah Selatan Beberkan APBDes - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Desa Pangulah Selatan Beberkan APBDes

Desa Pangulah Selatan Beberkan APBDes

Written By Mang Raka on Jumat, 04 Agustus 2017 | 12.00.00

-Wancimekar Belum Transparan

KOTABARU, RAKA - Tidak semua pemerintah desa berani membeberkan pengelolaan keuangannya. Masih banyak yang justru kucing-kucingan dengan warganya sendiri, saat sang kepala desa ditanyai soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Lain halnya dengan Pemerintah Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kotabaru. Sebuah baliho berukuran besar berisi laporan pengelolaan keuangan desa, terpampang jelas di pinggir kantor desa.
Sekretaris Desa Pangulah Selatan Marendra Fathur mengatakan, desanya sudah menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 menegaskan asas-asas dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah transparan, akuntabel, dan parsitipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. "Sudah saya buat kalau transparansi anggaran desa mah, malah sudah ditempelkan di depan kantor desa ini," ujarnya kepada Radar Karawang, Kamis (3/8) kemarin.
Ia melanjutkan, dalam baliho tersebut sudah dijelaskan sumber anggaran pendapatan desanya, mulai bersumber dari pendapatan asli daerah Rp 45.500.000, hasil usaha BUMDes Rp 5,5 juta, dana desa Rp 869.943.000, alokasi dana desa Rp 651.440.000, bantuan gubernur Rp 165 juta, dan dana bagi hasil Rp 91.107.000. Untuk pengalokasiannya 30 persen untuk bidang penyelenggaraan pemerintah Rp 666.266.550, delapan persen untuk bidang pemberdayaan mayarakat Rp 56.497.150. Lima puluh persen untuk bidang pelaksanaan pembangunan Rp 907.720.400. Dua persen bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 36.014.462. Tujuh persen bidang pembiayaan BUMDes Rp 130.491.450, tiga persen untuk biaya tidak terduga Rp 25 juta. "Agar masyarakat pada tahu, bahwa anggaran yang didapatkan desa per tahun sebesar itu, sehingga masyarakat tidak berpikir negatif," katanya.
Dia berharap kepada Pemerintah Kecamatan Kotabaru agar menegur pemerintah desa yang tidak menjalankan aturan ini. "Seragamkan semua desa untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Wancimekar Muchlisin, mengatakan desanya belum menjalankan aturan itu. "Belum membuat transparansi anggaran desa" ujar Sekdes yang baru menjabat tiga bulan itu.
Camat Kotabaru Dedi Setiadi mengatakan, akan mendorong pemerintah desa menjalankan aturan tersebut. Desa Wancimekar misalnya. Hingga saat ini belum membeberkan pengelolaan keuangannya. Terkait itu, Dedi mengatakan, sebenarnya bukan tidak dikerjakan tapi belum selesai. Karena membuat anggaran desa itu bersama BPD. "Pasti sudah tersosialisasikan pada masyarakat," ujarnya. (cr1)

Sumber Pendapatan Desa Pengulah Selatan

Pendapatan asli daerah
Rp 45.500.000
Hasil usaha BUMDes
Rp 5,5 juta
Dana desa
Rp 869.943.000
Alokasi dana desa
Rp 651.440.000
Bantuan gubernur
Rp 165 juta
Dana bagi hasil
Rp 91.107.000

Rp 1.828.490.000

Belanja Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Rp 669.266.550
Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Rp 905.720.400
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 56.497.150
Bidang Pembiayaan BUMDes
Rp 130.491.450
Bidang tak Terduga
Rp 25.000.000
Total
Rp 1.822.990.000


Pendapatan
Rp 1.828.490.000
Belanja
Rp 1.822.990.000


Selisih
Rp 5.500.000
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template