PNS Gabung HTI, Jangan Langsung Dipecat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PNS Gabung HTI, Jangan Langsung Dipecat

PNS Gabung HTI, Jangan Langsung Dipecat

Written By Mang Raka on Kamis, 27 Juli 2017 | 13.00.00

PURWAKARTA,RAKA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Badan Kepegawaian Diklat dan Pengembangan SDM (BKDPSDM) tak segan meminta segera mundur jika pegawai negeri sipil (PNS) di Purwakarta kedapatan masuk anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Jika memang ada, yang bersangkutan akan diminta mengundurkan diri dari keanggotaan HTI atau dari PNS. Sesuai aturan," tutur Ruslan Subanda, Rabu (26/7).
Tidak saja meminta mundur, BKD Purwakarta selanjutnya terus melakukan pembinaan kepegawaian. Tujuanya untuk meningkatkan kesadaran pondasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penguatan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI. "Tidak hanya itu. Pembinaan-pembinaan kepegawaian akan lebih masif dilakukan,” tutur Ruslan.
Sementara dihubungi terpisah Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Purwakarta, Budi Sopani Muplih, meminta Pemkab Purwakarta menginventarisir keberadaan PNS yang tergabung dalam struktur HTI. Pasalnya, selain telah dibubarkan melalui Perppu Ormas, juga sesuai Pasal 4 (3) Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS dilarang mengikuti organisasi internasional tanpa izin pemerintah. "HTI merupakan organisasi lintas negara. Lagi pula, pemerintah sudah resmi mencabut badan hukum HTI di Indonesia. Apalagi jika ada PNS yang menjadi pengurus HTI. Pemkab harus respon ini," ujar Budi.
Budi berharap, ada ketegasan dari para aparat penegak hukum disetiap elemen masyarakat, apalagi pemerintahan mereka itu sudah termasuk kategori bughot (pemberontak). "Bagaimana kalau mereka (diduga PNS) sudah anti Pancasila? Padahal kan tugasnya adalah menjabarkan sila-sila Pacasila, membuat perda dan kebijakan lain," tuturnya.
Jika hal ini diabaikan, GP Ansor akan melakukan upaya-upaya penindakan, apalagi berada dilingkungan pemerintahan. "Kami minta pimpinan daerah untuk bertindak tegas, bahkan memecatnya, karena dalam konteks bernegara meraka sudah melakukan penghianatan dan pemberontakan yang masif. Kami tidak akan pernah rela dan berdiam diri terharap perongrong kesatuan, kebhinekaan, dan keutuhan NKRI dengan Pancasila-nya," tegas pria yang juga Anggota DPRD Purwakarta itu.
Meski begitu, Budi juga mengingatkan, harus diteliti lebih jauh mengenai tingkat keanggotaan seorang PNS dalam keorganisasian HTI. PNS yang tingkat keanggotaannya pada level rendah, kata dia, jangan sampai menjadi korban melalui pemberhentian. "Jangan baru ikut dakwah sehari, baru jadi simpatisan, diminta mundur. Intinya kan disadarkan, dipanggil. Kan ada Forkopimda-nya," tuturnya.
Lebih jauh, Budi menambahkan terkait hal ini, bukankah Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia. "Tunggu apalagi, dasarnya kan sudah jelas,'' pungkasnya. (gan)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template