Masih Ada Pejabat yang Minta Jatah Kursi SMA - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Masih Ada Pejabat yang Minta Jatah Kursi SMA

Masih Ada Pejabat yang Minta Jatah Kursi SMA

Written By Mang Raka on Kamis, 06 Juli 2017 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Kabupaten Karawang masih belum bisa lepas dari upaya para mafia yang memaksakan pesanannya diterima masuk di sekolah negeri.
Seperti diungkapkan oleh SMAN 2 Klari Unang. Dirinya merasa bingung ketika sekolah yang baru memiliki bangunan sendiri itu, menjadi pilihan kedua setelah SMAN 1 Klari. Pasalnya, jika siswa itu tidak diterima di pilihan pertama, maka akan memaksa masuk pada pilihan kedua. Alasannya, ingin bersekolah di sekolah negeri.
Disinilah persoalan muncul. Karena kerap dimanfaatkan oleh pejabat nakal yang meminta siswa bawaannya diterima. Tak tanggung kata dia, jumlah yang dimintanya bisa sampai 20 siswa. "Saya juga bingung harus gimana. Saya yakin bukan di sekolah saya saja yang mengalami bingung seperti ini, pasti di sekolah lain juga ngalamin. Kalau mau kompak hayu kita minta kuota tambahan saja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, asal kompak kita aksi di sana semua kepala sekolah," tuturnya kepada Radar Karawang, Rabu (5/7).
Berbeda dengan Kepala SMAN 1 Jatisari Dra Hj Eius Arwati, dia tidak akan sedikit pun menolelir oknum yang memaksa memasukkan calon siswa ke sekolahnya. Dia tetap mempertahankan aturan PPDB. "Kita sudah sampaikan itu di sosialisasi PPDB Online di kantor Kecamatan Jatisari beberapa hari kemarin, dan bagi siapa saja yang bermain bisa dipecat," katanya.
Sementara Ketua Musywarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kabupaten Karawang Dwi Styono mengaku, tidak bisa membantu siapapun terkait pelaksanaan PPDB online tahun ini. Sebab pelaksanaannya berbeda dengan tahun lalu yang masih dikelola oleh pemerintah daerah. "Kalau dulu mah sebelum ke provinsi mau empat, mau enam bisa ditolong biar masuk sekolah, karena kebijakan masih sama sekolah. Sekarang mah sudah kebijakan dari provinsi langsung," ucapnya.
Berbagai solusi menghadapi hal tersebut, kata Dwi, sekolah sudah tidak bisa lagi memberikan nilai tambahan atau mengotak-atik nilai selama di jalur akademik. Sedangkan untuk jalur non akademik atau afirmasi (kurang mampu dan apresiasi prestasi) masih bisa, dan ada penambahan nilai karena ada kebijakan dari sekolah. "Kalau untuk jalur akademik sudah tidak bisa lagi, itu kebijakan dari provinsi. Bagi semua calon siswa yang daftar juga terlihat di online-nya, dan jalur akademik dilihat dari nilai UN," ungkapnya. (yna)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template