Anggota Dewan Jadi Mafia PPDB - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Anggota Dewan Jadi Mafia PPDB

Anggota Dewan Jadi Mafia PPDB

Written By Mang Raka on Jumat, 07 Juli 2017 | 12.00.00

CIKAMPEK, RAKA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat menggiurkan. Bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan koneksi, kesempatan itu bisa dimanfaatkan untuk mendulang uang haram. Caranya, meminta sejumlah uang kepada calon orangtua siswa yang anaknya tidak lulus, lalu menekan kepala sekolah agar siswa bawaannya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Jika masih mentah juga, biasanya mereka membawa massa lalu menekan bupati atau kepala Dinas Pendidikan.
Baru-baru ini, selain pengelola SMA negeri diganggu oleh mafia PPDB online, ternyata hal serupa juga dialami oleh kepala SMK negeri. Di SMKN 1 Cikampek misalnya, meski PPDB sudah berlangsung selama beberapa hari, tidak menjamin kepala sekolah bisa duduk santai menghadapi desakan dari pejabat yang tetap meminta jatah kursi siswa. Padahal sudah jelas pada pelaksanaan PPB tahun ini, baik sekolah maupun pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pengelolaan SMA/SMK ditangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. "Kemarin saja ada salah satu anggota dewan daerah pemilihan 5, yang tetap minta maksa buat masukin siswa ke sini. Saya bilang tetap tidak bisa, karena memang sudah ditentukan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan saya juga termasuk orang yang mematuhi aturan," kata Kepala SMKN 1 Cikampek Makmur MPd kepada Radar Karawang, Kamis (6/7).
Pihaknya hanya sebatas kepanitian PPDB online saja. Urusan masuk tidaknya ke sekolah yang diinginkan, itu tergantung dari pengelolaan provinsi dan bisa dilihat secara umum di situs online yang sudah disediakan. Jadi menurutnya tidak akan ada permainan, baik kepala sekolah maupun oknum yang bermain curang. "Justru ini yang harus dirubah. Jikapun anggota dewan itu bilang jatah masuk siswa tersebut adalah permintaan dari warganya sendiri, tetap tidak bisa. Jangan saya yang didesak. Kalau mau cari aman, silahkan sosialisasikan PPDB online tahun ini, karena semua sudah dikelola oleh provinsi. Jangan main desak-desakan," ungkapnya.
Dia melanjutkan, bagi mereka yang tetap memaksakan calon siswa untuk tetap masuk ke sekolah yang diinginkan dengan nilai rendah, atau tidak masuk dalam kategori lulus, bisa saja siswa tersebut masuk. Namun resikonya mereka tidak akan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang sudah tercantum sebagai peserta didik. "Kasian juga sama siswanya, buat apa sekolah juga kalau tidak terdafatr secara legalitas. Resikonya tidak ada di Dapodik. Sedangkan sekarang baik dari sekolah dasar maupun tinggi, itu harus terdaftar sebagai pelajar di Dapodik sendiri," jelasnya.
Solusi terakhir bagi mereka yang tetap memaksakan, kata Makmur, dirinya mempersilahkan kepada siapa saja yang ingin masuk sekolah dengan cara yang tidak sah, asalkan ada rekomendasi langsung dari Kementerian Pendidikan. "Mau rekomendasi anggota dewan maupun bupati tetap saja tidak bisa. Jika perlu sok silahkan rekom langsung dari Kementerian Pendidikan. Pahitnya ya," ucapnya.
Sementara itu, jika ada siswa yang sudah lulus secara akademik, tapi telat daftar ulang maupun mengambil berkas untuk memilih sekolah lain, masih bisa. Karena mengisi bangku yang kosong. Tapi kemungkinannya kecil dan jarang terjadi. "Yang telat untuk daftar ulang juga beresiko, bisa tidak masuk. Terakhir daftar ulang tanggal 10 Juli. Makanya bagi yang sudah masuk segera untuk daftar ulang," pesannya. (yna)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template