PPDB Bermasalah Bisa Dipidana - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » PPDB Bermasalah Bisa Dipidana

PPDB Bermasalah Bisa Dipidana

Written By Mang Raka on Rabu, 07 Juni 2017 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 diprediksi bakal lebih bergejolak, menyusul keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 kaitan penerimaan peserta didik baru yang bukan saja pada tingkat SMA/SMK negeri dan SMP, tetapi juga SD.
Pasalnya, pembatasan kuota yang ketat dalam setiap rombongan belajar (rombel), sampai ancaman siswa over kapasitas yang tidak akan masuk kedaftaran data pokok pendidikan (Dapodik), menghantui para panitia, guru, kepala sekolah bahkan komite sekolah. Parahnya, bagi pelanggar PPDB harus siap-siap menghadapi sanksi yang bukan saja terancam hilangnya tunjangan dan jabatan, tetapi juga pidana.
Kepala SDN Lemahabang V Nyai Rukaynah S.Pd mengatakan, soal PPDB seharusnya Kemendikbud memahami jangan samakan SD dengan sistem daftar sekelas universitas. Bukannya mempermudah lantaran melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar, justru aturan baru semakin mempersulitnya. Istilah pembatasan, sanksi dan sejenisnya, tidak disepakati karena akan menimbulkan gejolak di masyarakat. "Gak setuju ibu mah, malah semakin dipersulit. SD kok dibatasi, lebih satu saja gak dimasukin dataya ke Dapodik," ujarnya kepada Radar Karawang, Selasa (6/6) kemarin.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Lemahabang Romli S.Pd mengatakan, PPDB dan mekanismenya untuk SD nampaknya tidak bakalan cukup tersosialisasikan satu dua hari. Sebab, SD saat ini dibatasi per kelasnya 28 siswa, dengan maksimal 4 rombongan belajar. Sekarang bagaimana jika pendaftar lebih satu orang calon siswa, semisal 29? Otomatis satu orang calon siswa ini harus dialihkan ke sekolah terdekat yang kuotanya masih kurang. Jika dipaksakan, si anak terancam tidak masuk dalam daftar Dapodik, sehingga selama menempuh pendidikan tidak diperkenankan menerima dana BOS, dan operasional lainnya dari pemerintah. Karenanya, daripada demikian, solusinya harus dipindahkan ke sekolah lainnya, jika tidak atau dilanggar pihaknya selaku sekolah, sanksi administrasi, teguran, tunjangan dan jabatan juga terancam pidana. Untuk itu, mau tidak mau, harus mengikuti regulasi yang ada di tahun ajaran ini. Dan diharapkan sosialisasinya lebih masif agar tidak ada kesalahan persepsi. "Kita belum menyikapi lebih jauh aturan PPDB yang sekarang bersama para kepala sekolah," ungkapnya.
Lebih jauh Romli menambahkan, akan ada ketidakpuasan di masyarakat dan calon siswa, walaupun baru masuk SD. Jikapun dilaksanakan, seharusnya ada sistem yang mengatur pemetaan kaitan jumlah guru, dan sarana prasarana yang terbatas. Sebab, tahun kemarin masih bisa dalam satu ruangan 40 anak. Tapi untuk saat ini sudah dilarang. "Ini harus disikapi serius, karena selain diprediksi menimbulkan gejolak. Kalau mau dijalankan, ini sebanding gak dengan jumlah rombel dan tenaga pengajarnya, kan harus dipikirkan juga," katanya.
Plh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahabang Sri Sudaryati S.Pd mengatakan, pihaknya mengira istilah pembatasan kuota dan rombel untuk SD ini adalah baru wacana. Tapi ternyata mau dilaksanakan di tahun ini seiring keluarnya Permendikbud No 17 Tahun 2017. Semuanya sudah tersampaikan dan difasilitasi Camat Lemahabang pada Senin (5/6) kemarin. Dalam satu SD maksimal 4 rombel dan dibatasi perombelnya harus 28 siswa. "Jika dipaksakan lebih dari 28 siswa per rombel, ini dianggap pelanggaran," ungkapnya.
Dampaknya, kata Sri, selain siswanya tidak bakalan masuk daftar Dapodik, juga sanksi menanti guru, kepsel bahkan hingga Komitenya sebagaimana diatur dalam Bab VIII Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di pasal 30. Ancamannya tidak main-main, baik tingkatan SMA maupun SD adalah selain tunjangan, pembebasan tugas dan jabatan, juga terancam pidana. Oleh karena itu, aturan ini harus terus disosialisasikan agar tidak banyak gejolak di masyarakat, termasuk guru. "Lebih satu sampai lima siswa saja, siswanya gak masuk Dapodik. Guru dan kepseknya terancam sanksi. Jadi mesti perombel 28 siswa," ungkapnya.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Nandang Mulyana membenarkan jika kepala sekolah berani menerima siswa melebihi kuota yang sudah diatur, maka sanksinya bisa dipinda. "Ya, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru," ujarnya melalui pesan singkat kepada Radar Karawang sekitar pukul 20.30 WIB.
Ia juga mengatakan, jika tidak dipidana, maka si kepala sekolah nakal tersebut bisa dipindahkan atau diberhentikan dari jabatannya. "Bisa (diberhentikan) oleh bupati," tulisnya. (rud/apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template