Pos DBH Tahap 2 tak Boleh Dobel - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pos DBH Tahap 2 tak Boleh Dobel

Pos DBH Tahap 2 tak Boleh Dobel

Written By ayah satria on Senin, 12 Juni 2017 | 15.43.00

TELAGASARI, RAKA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terkait larangan rangkap jabatan Bendahara Desa dan Kaur Keuangan nampaknya masih saja belum diindahkan pemerintahan desa. Akibatnya, ini berdampak bukan saja pada dobel anggaran untuk pos insentif yang dilarang tetapi juga menyulitkan tugas dan fungsi (tupoksi) dan sistem pelaporannya.
Dikatakan Kasie Pemerintahan Kecamatan Telagasari H Ayi Hidayat, luncuran Dana Bagi Hasil (DBH) tahap 2 tahun 2016 kemarin, baru masuk tahap ajuan baru-baru ini. Porsinya masih sama, yaitu untuk pemberdayaan, pemerintahan, insentif dan kegiatan non fisik lainnya. Nominalnya sebut Ayi, sekitar Rp 56 jutaan dari total Rp 136 juta.
Hanya saja sebutnya, sejauh ini untuk merealisasikan itu, ia mewanti-wanti agar pegawai desa yang masih merangkap jabatan segera distop, karena akan menyulitkan pelaporan. Semisal sambungnya, masih saja ada Bendahara Desa yang merangkap Kaur Keuangan Desa. Padahal, itu adalah jabatan yang berbeda, karna bendahara adalah atasan Kaur, sementara Kaur adalah Staf. "DBH tahap 2 baru ajuan, kita wanti-wanti agar tidak ada lagi jabatan yang dirangkap," ujarnya.
Lebih jauh Ayi menambahkan, jika Kaur Keuangan, honornya ada di Alokasi Dana Desa (ADD), sementara Bendahara Desa diporsikan di DBH seperti Operator, jangan sampai kedua mata anggara itu diterima semua dengan dalih rangkap jabatan. Sebab, sejauh ini, Bendahara Desa yang sudah dipisah dari Kaur Keuangan dan di SK kan oleh Kepala Desa baru hanya Desa Kalibuaya dan Cilewo.
Untuk itu, DBH ini sudah ada porsinya yang tak mungkin diberikan pada dua jabatan di mata anggaran berbeda-beda. Kondisi pemisahan ini sambung Ayi, sudah di imbau sejak Januari lalu, namun hingga kini beberapa desa diantaranya masih ada yang belum mengindahkannya. "Kalau DBH itu buat Bendahara, Operator, Upas dan lainnya, kalau Kaur Keuangan itu ada porsinya di ADD. Gak bisa ngambil di DBh," ungkapnya.
Lebih jauh Dia menambahkan, khusus DBH, diakui Ayi, sejauh ini belum ada limit waktu yang tahap 2 tahun kemarin kapan harus diajukan batas akhirnya. Namun, ia memprediksi, skitaran Agustus sudah harus mengajukan lagi DBH tahun 2017 ini untuk kemudian cair diakhir-akhir tahun seperti tahun sebelumnya. Karenanya, pengajuan luncuran 2016 dikejar, agar ajuan DBH tahun 2017 ini juga bisa lancar. "Semoga bisa lancar, nanti dikejar DBH tahun 2017 sekitar Agustusan ajuannya," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template