Permendikbud Baru Dinilai Tidak Prorakyat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Permendikbud Baru Dinilai Tidak Prorakyat

Permendikbud Baru Dinilai Tidak Prorakyat

Written By Mang Raka on Kamis, 08 Juni 2017 | 16.00.00

KLARI, RAKA - Berbagai komponen masyarakat menolak diterbitkannya Permendikbud no 17 tahun 2017 berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pasalnya, permendikbud baru itu dinilai tidak pro terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Karawang.

"Berdasarkan undang-undang dasar 45 pasal 31, semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan," ujar Kepala Desa Duren, Kecamatan Klari, Abdul Halim, kepada Radar Karawang, Rabu (7/6).
Menurutnya, kalau dulu zaman orde baru untuk merealisasikan amanat UUD 45 ada instruksi presiden, sehingga popular ada SD Inpres dengan wajib belajar 9 tahun. Kemudian era SBY wajib belajar belajar ditambah menjadi 12 tahun. "Anehnya saat ini warga malah dibatasi untuk mengenyam pendidikan," katanya.
Adanya permen baru itu, menurutnya merupakan suatu kemunduran dunia pendidikan. Karena yang seharusnya pendidikan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, saat ini dibatasi. Sehingga peraturan tersebut hanya diperuntukan kelas menengah keatas. "Permen ini berpihak kepada kelas menengah atas. Jadi seolah sama dengan potret pendidikan zaman penjajahan," ujarnya.
Oleh karenanya dia mengaku siap untuk pasang badan menolak permen tersebut. Bahkan diajuga meminta agar semua civitas pendidikan untuk menolak permen baru yang bisa menjadi penyebab kekacauan dunia pendidikan ini. "Saya siap pasang badan, bila perlu saya bikin pernyataan warga untuk dismpikn ke presiden Jokowi dan Menteri pendidikan," ujarnya.
Hal senada disampaikan Pengamat Pendidikan, Asep Agustian, menurutnyan semua elemen masyarakat di Kabupaten Karawang yang peduli terhadap dunia pendidikan untuk menolak diterapkannya Permendikbud tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD. "Bupati, DPRD, Disdik, Dewan Pendidikan dan semua elemen lain harus bersama-sama menolak Permendikbud, kita pakai aturan Otda (otonomi daerah)," ujarnya.
Menurut Asep, regulasi tersebut sangat prematur dan akan menimbulkan dampak yang besar dan membuat semakinn mundurnya dunia pendidikan dan jauh dari pendidikan yang dicita-citakan oleh bangsa. "Permen no 17 tahun 2017 akan membuat keruh di daerah. Yang dibatasi bukan hanya kuota perkelas, tapi jumlah kelas juga dibatasi. Mau dikemanakan penerus bangsa yang tidak kebagian kursi sekolah. Terus apakah masyarakat mau anak-anaknya mengenyam pendidik di sekolah terbuka," ujar Asep.
Karena seperti diketahui hitung-hitungan terakhir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karawang sedikitnya sebanyak 3163 peserta didik terancam tidak akan mendapat kuota karena terbatasnya kuota yang ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud No 17 Tahun 2017 yaitu setiap sekolah maksimal menyediakan 11 rumble kelas, dan setiap kelas maksimal menampung 32 peserta didik.
Selain nasib para peserta didik, Asep juga turut menyinggung nasib guru honorer jika kuota penerimaan semakin dibatasi. Karena otomatis peranan guru honorer akan dipangkas bahkan tidak dipakai lagi. "Kalau muridnya sedikit, guru lebihnya dalam hal ini para honorer bagaimana nasibnya. Lalu guru yang telah PNS juga tidak akan mencapai target kerja, karena jam kerjanya berkurang," ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi D DRPD Karawang Asep 'Ibe' Syarifudin menilai Permendikbud No 17 Tahun 2017 tersebut menjadi pil pahit setelah masih banyaknya permasalahan dalam pendidikan di Karawang. Dia menyebutkan dengan tidak adanya regulasi tersebut, permasalahan masih kurangnya bangunan kelas masih menjadi momok besar yang belum terselesaikan, saat ini permasalahan semakin parah ditambah dengan Permendikbud No 17 Tahun 2017. "Ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap pemetaan siswa setiap sekolah yang ada di 30 kecamatan di kabupaten Karawang," ujarnya.
Data yang dihimpun Radar Karawang, dengan diterapkannya Permendikbud baru, sedikitnya 3163 peserta didik yang lulus dari sekolah dasar terancam tidak kebagian sekolah.
Pasalnya,  jumlah seluruh siswa/i yang akan mendaftarkan diri kejenjang pendidik SMP sederajat yaitu sebanyak 39.797 yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan kuota penerimaan yang tersedia setelah didata oleh Dinas Pendidikan hanya sebanyak 36.634. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template