Penggugat Pilkades Sumurgede Ancam Demo Bupati - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Penggugat Pilkades Sumurgede Ancam Demo Bupati

Penggugat Pilkades Sumurgede Ancam Demo Bupati

Written By Mang Raka on Kamis, 15 Juni 2017 | 13.00.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Lambatnya Pemerintah Kabupaten Karawang menyikapi hasil inkrah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atas gugatan Pilkades Sumurgede 25 November 2012 lalu, membuat kesabaran para penguggatnya terusik.
Setelah lebaran nanti, mereka berniat menggelar aksi demonstrasi menuntut Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, menjalankan putusan pengadilan.
Penggugat Pilkades Sumurgede Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya sangat cukup bersabar menanti keadilan, meski jabatan kades yang di-SK-kan 2012 lalu bakal berakhir kurang dari 2 tahun lagi. Menurutnya semua proses hukum di PTTUN hingga Mahkamah Agung (MA) sudah ditempuh penggugat dan tergugat, tidak ada yang disamarkan sama sekali. Namun, saat banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) kesatu hingga PK kedua sudah ditolak MA, dan tetap memerintahkan agar Cellica menjalankan putusan hukum, mencabut SK kades dan menggelar pillkades ulang, ternyata sampai saat ini belum juga dilakukan.
Ia melanjutkan, masalah Sumurgede ini ranah keputusan dan kebijakannya dijadikan satu pintu di Asda 1 dan Bagian Hukum. Meski kabarnya lagi digodok, namun sampai sekarang belum juga ada sikap yang jelas dari Pemkab Karawang.
Tidak mau dipermainkan, jika sampai Idul Fitri belum juga ada sinyal, pihaknya bersama para penggugat lain dan ratusan massa pendukung akan menggeruduk kantor bupati. "Saat ini kita sedang konsolidasi dengan rekan-rekan. Habis lebaran tak kunjung ada kepastian, ya kita lawan dengan demo yang selama 5 tahun terakhir kami bendung," ungkapnya.
Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang Alex Sukardi menuturkan, pemkab sepatutnya tidak kalah oleh penggugat pilkades. Jadi wajar saja jika menempuh langkah hukum untuk mempertahankan hasil pilkades. Tapi, fakta persidangan membuktikan pemkab sudah jelas-jelas kalah melawan penggugat hingga pada level upaya hukum tertinggi, yaitu PK. Maka seharusnya juga, pemkab bisa menghargai upaya dan keadilan yang diharapkan para penggugat selama ini. Sikap ketegasan ini perlu, agar tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat khususnya dikontestasi pilkades yang lainnya. Karenanya, sikap diam dengan alasan apapun yang kesannya memperlambat, pasti akan menimbulkan gejolak dan pertanyaan bagi para penggugat yang haknya selama ini belum didapat. "Pemkab memang gak boleh kalah, tapi faktanya kan sudah kalah. Maka seharusnya pemkab juga tegas ambil sikap, agar jangan ada preseden buruk," ujarnya.
Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Karawang Budiman Ahman mengatakan, pihaknya masih menunggu kajian secara hukum dari Bagian Hukum. Karena, DPMD hanya sebatas melaksanakan teknis dan tidak bisa berinisiatif mengambil sikap tanpa berlandaskan pada kajian hukum. "Sampai sejauh ini belum ada surat tembusan apapun dari pemkab ke DPMD," ujarnya.
Sebab, di pertemuan terakhir saja kata Budiman, kabarnya Kabag Hukum harus membuat kajian dulu ke bupati, untuk menentukan langkah-langkah dan gambaran apa yang akan dilakukan. Tentu saja selain menunggu kejelasan dari SKPD terkait, pihaknya juga menantikan sudah sejauh mana prosesnya, dengan kata lain komunikasinya harus komprehensif. "Kita sebatas teknis saja, dan menunggu kajian dan surat dari Bagian Hukum," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template