Pemkab Belum Gelar Pilkades Ulang Sumurgede - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemkab Belum Gelar Pilkades Ulang Sumurgede

Pemkab Belum Gelar Pilkades Ulang Sumurgede

Written By Mang Raka on Senin, 05 Juni 2017 | 12.30.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Putusan Mahkamah Agung soal penolakan peninjauan kembali hasil putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) soal pemilihan kepala desa (pilkades) ulang di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, rupanya tidak didengar oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
Padahal, putusan penolakan final MA yang turun ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung 6 April lalu, tetap memerintahkan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menggelar pilkades ulang, dan mencabut SK Yahya Sulaeman sebagai kades terpilih selama empat tahun terakhir. Jika tidak, bupati dianggap melawan putusan hukum dan terancam pidana.
Memasuki awal Juni 2017, gelagat penegasan pelaksanaan amar putusan oleh bupati dan instansi terkait masih dianggap memble. Pasalnya sampai saat ini tarik ulur antarpejabat instasi Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD), disebut-sebut memperlambat eksekusi atas desa yang saat ini sudah dipimpin Yahya Sulaeman hampir 5 tahun terakhir.
Ketua Komisi A DPRD Karawang Ir Teddy Luthfiana mengatakan, persoalan hukum atas Desa Sumurgde sudah final. Tinggal saat ini, bupati mau atau tidak melaksanakan hasil keputusan PTTUN. Kalau seandainya masih ogah-ogahan, dewan asal Pasirtalaga ini menantang bupati dan pejabat terkait menjawab dengan tegas argumentasi dan duduk perkaranya. "Tinggal bupatinya mau apa enggak melaksanakan keputusan PTUN. Kalau gak mau alasannya apa? Mestinya kan bupati menjawab secara tegas, bukan dibuat ngambang semacam ini," ungkapnya kepada Radar Karawang.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang ini menambahkan, jika bupati mau melaksanakan keputusan PTTUN, seharusnya segera perintahkan DPMPD melaksanakannya. Dan tindak lanjuti segera sesuai peraturan perundang-undangan. "Tapi kalau sudah siap dan memang seharusnya siap melaksanakan keputusan, ya harus jalankan, perintahkan dinas terkait," ujarnya.
Penggugat Pilkades Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Dedi Mulyadi mengatakan, konsultasi hukum dan koordinasi ke pejabat terkait masih akan terus dilakukannya. Demi memenuhi rasa keadilan, sekaligus mencari tahu alasan Pemkab Karawang masih mengulur eksekusi atas gugatannya sejak 2012 lalu. Sebab, bupati selain bisa terancam pidana jika tidak melaksanakan putusan PTUN, juga akan menjadi preseden buruk pada pilkades-pilkades berikutnya, yang bisa saja muncul setumpuk gugatan di desa lain.
Sejauh ini sebut Dedi, para penggugat masih cukup bersabar, karena di lingkungan Asda 1 dan Bagian Hukum nampaknya memang sudah clear dan siap menjalankan hasil putusan pengadilan. Hanya saja kabarnya tinggal menunggu di internal DPMPD. Dirinya wanti-wanti agar semua pejabat yang menyikapi gugatan pilkades ini agar profesional, dalam artian tidak mengotak-atik regulasi yang keliru, menerima suap bahkan membiarkannya berlarut-larut. Jika gelagat dan bukti ketidakprofesionalitasan tersebut ada, para penggugat mengancam akan melawan secara hukum maupun verbal. "Kita wanti-wanti, Bagian hukum, Asda, hingga pejabat di DPMD untuk profesional. Karena bupati pada dasarnya siap, jika semua di internal terkait tersebut selesai," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Karawang Budiman Achmad belum berhasil dikonfirmasi. Berkali-kali ditelepon tidak diangkat, begitu pun pesan singkat tidak dibalas. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template