Kuota PPDB Bikin Resah Guru - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kuota PPDB Bikin Resah Guru

Kuota PPDB Bikin Resah Guru

Written By ayah satria on Senin, 12 Juni 2017 | 16.11.00

TEMPURAN, RAKA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur dalam Permendikbud nomor 17 Tahun 2017 benar-benar membuat prustasi panitia, guru dan kepala sekolah. Selain diberlakukannya sanksi jika ada pelanggaran, siswa yang over juga terancam tidak masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Bahkan, kabar teranyar menyebutkan, jika guru/kepsek tak penuhi kuota PPDB terancam dianulir sertifikasinya.
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan telagasari, H Kalam Sukamwijaya mengatakan, aturan PPDB tahun ini diakuinya bakal mengundang kerawanan konflik yang menjadi-jadi.
Murid banyak terjaring akan bermasalah karena pembatasan, Murid yang terjaring sedikitpun juga rawan brgesekan bergesekan karena tak memenuhi kuota. Sebab, anak yang daftar melebihi kuota terancam tak masuk dapodik, sementara jika tidak memenuhi kuota, entah isu yang dihembuskan dari mana, guru/kepsek juga terancam dianulir sertifikasinya.
Ini diluar pelanggaran yang sanksinya adalah pemotongan tunjangan, jabatan hingga pidana. Namun, kabar itu masih perlu validasi kebenarannya, karena sangat repot jika guru dan kepsek dipaksa-paksa memenuhi kuota, sementara anak-anaknya tidak ada, disisi lain sertifikasinya yang terancam. Misalnya, Kalam mencontohkan pembatasan kuota tersebut, guru harus penuhi minimal 20 dan maksimal 28 siswa perombel, jika tidak ini akan bermasalah dengan sertifikasinya. "Tidak tahu hoax atau bagaimana, ada kabar bahwa jika PPDB tidak penuhi kuota minimal siswa perombel maka sertifikasi guru sekolah bersangkutan bakal dianulir," katanya.
Kalam menambahkan, soal Permen ini, ia menyarankan diberlakukan bertahap, karena terlalu banyak resiko, terutama sebut Kalam, sosialisasi yang masih belum Tuntas. Karena sejauh ini, belum dipahami motif dikeluarkannya Permendikbud nomor 17 ini. Sebab ditahun-tahun sebelumnya PPDB ini tidak serepot saat ini, apakah tujuannya memang ingin menghilangkan SD-SD favorit atau seperti apa, dirinya juga belum detail memahaminya. "Pelaksanaannya masih bingung, belum jelas, karena Dinas saja belum ada arahan lebih jauh," ujar Kepala UPTD yang bakal pensiun 30 juni ini.
Permen yang baru keluar ditahun ini sebut Kalam, belum mengacu pada fakta kebijakan di daerah. Karena, pembatasan siswa perombel bagi SD ini bisa mmunculkan beban baru bagi sekolah. Pertama soal sarana prasarana, otomatis yang membludak dan yang sedikit perlu dipikirkan ruangan belajar dan Tenaga pendidiknya. Karena, mengangkat honorer baru sama artinya akan membebani sekolah, utamanya sumber untuk kesejahteraan. Oleh sebab itu saran Kalam,  Perlu pelurusan menyikapi Permen ini, jangan sampai menyulitkan petugas pendidikan di Lapangan. "Kita harap jangan menyulitkan petugas pendidikan dilapangan, harus dipikir juga beban sekolah jika menambah guru dan sarana prasarana," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template