Karawang Penyumbang TKI Bermasalah Tertinggi ke-3 - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Karawang Penyumbang TKI Bermasalah Tertinggi ke-3

Karawang Penyumbang TKI Bermasalah Tertinggi ke-3

Written By Mang Raka on Kamis, 08 Juni 2017 | 12.00.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang berpartisipasi menyumbang cadangan devisa negara, namun apa jadinya jika sebelum dan sesudah menjadi TKI justru menuai banyak masalah dan membebankan negara.
Hal itulah yang dialami kota segudang industri ini. Meski ribuan pabrik berjubel di kawasan industri, masyarakat Kabupaten Karawang masih banyak yang menjadi TKI non formal di luar negeri. Bahkan catatan terakhir di tahun 2016 dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Karawang menempati urutan ke 3 terbanyak kasus TKI se Indonesia.
Ketua Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Boby Alwi mengatakan, banyak pihak lupa dan melanggar Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 yang mengatur soal TKI. Bagaimana prosedur daftarnya, seleksi, informasi negara tujuan hingga tahapan kerjanya. Karena selama ini calon TKI langsung daftar ke sponsor dan Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI), tanpa menempuh prosedur ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Padahal di PJTKI sendiri harusnya ada seleksi bersama. Yang sesuai Permenaker 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hal inilah kadang-kadang yang menimbulkan persoalan bagi para TKI termasuk Karawang.
Bahkan, sebut Boby, di tingkat nasional, Karawang terbanyak kasus TKI ketiga setelah Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Rata-rata kasusnya seperti penganiayaan, perdagangan orang, tidak mendapat hak gaji dan penempatannya yang salah atau ilegal. "Karawang didata BNP2Tki tahun 2016, terbanyak kasusnya ketiga nasional," katanya kepada Radar Karawang, Rabu (7/6) kemarin.
Lebih jauh Boby menambahkan, bukan saja urutan ketiga nasional soal kasus TKI, Karawang juga menempati posisi ketujuh sebagai kabupaten yang menyumbang TKI bermasalah dalam pengirimannya. Ini karena banyak prosedur yang dilangkahi dan dilanggar. Contoh kecilnya saja, calon TKI sangat mudah sekali dimintai KTP, KK, akta hingga surat kawin oleh sponsor dan PJTKI. Tapi kenyataannya, calon TKI justru susah memintai identitas dari para sponsor dan PJTKI secara utuh. Baik soal SK maupun segudang perjanjian antara PJTKI dan calon TKI.
Padahal ada tiga perjanjian yang harus diketahui calon TKI, yaitu antara calon TKI dengan calon majikan, calon TKI dengan PJTKI, dan Perjajian Kerjasama Penempatan (agensi), ini yang jarang diperlihatkan. Karena lebih banyak calon TKI hanya tahu perjanjian kerja saja.
Alhasil, rata-rata TKI Karawang diberangkatkan langsung melalui PJTKI dan langsung ditampung ke penampungan. Lalu diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Mulai dengan cara halus, kasar hingga intimidasi yang tujuannya adalah eksploitasi. Ini harus diwaspadai, karena kalau sudah demikian berarti sudah masuk kategori perdagangan orang. "Selain tiga terbesar soal kasus TKI, Karawang ini juga menempati posisi 7 besar pengiriman TKI bermasalah," pungkasnya.
Ketua SBMI Karawang Didin Sakri Chaerudin mengungkapkan, data dari BNP2TKI itu menjadi pukulan keras bagi Pemkab Karawang, agar lebih serius mengurus para calon TKI, utamanya soal pencegahan. Dirinya juga menyesalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang yang dibawah kendali istri Sekda Karawang. Sebab dari banyak kasus yang terjadi, sepanjang tahun 2016 hanya menangani satu kasus traficking. Padahal temuan SBMI Karawang, kasus trafficking ini lebih dari 8 orang TKI. "Tanggal 17 Juli mendatang, Ombudsman akan ke SBMI Karawang mendalami sampel-sampel TKI korban trafficking," pungkasnya.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang HA Suroto mengatakan, penanganan kasus TKI yang bermasalah dan volumenya cukup tinggi di Karawang, adalah melalui pembukaan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang sekarang ini sudah uji coba pelayanannya di Disnaker. Disana, layanan lebih terintegrasi dalam hal pengurusan dokumen pengirimin TKI. "Ini akan menjadi awal dalam pengawasan dan penanganan calon TKI kedepan,  mulai dari keberangkatan sampai dengan purna TKI," ujarnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template