Apdesi Berharap Punya Aspirasi Seperti Dewan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Apdesi Berharap Punya Aspirasi Seperti Dewan

Apdesi Berharap Punya Aspirasi Seperti Dewan

Written By Mang Raka on Selasa, 13 Juni 2017 | 13.00.00

CILAMAYA, RAKA - Menganggap Kepala desa sebagai figur yang tahu kondisi di wilayahnya masing-masing, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang mengusulkan agar para kades memiliki dana aspirasi lazimnya anggota DPRD. Anggarannya bisa digelontorkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi daerah.
Sekretaris Apdesi Kabupaten Karawang Alex Sukardi mengatakan, pihaknya mengusulkan wacana kades memiliki dana aspirasi ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), untuk dipertimbangkan dalam pos DBH tahun anggaran 2017. "Melihat kedusunan dan pemetaan, kades adalah figur yang tahu medan wilayahnya masing-masing. Sehingga pos-pos itu acapkali spontan datang dari permintaan masyarakat," ujarnya kepada Radar Karawang, Senin (12/6) kemarin.
Jika disetujui, kata Alex, pembangunan di desa bisa lebih tertata rapi. Seperti pemberdayaan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan dan sosial di desa-desa. Dimana anggarannya diambil di luar alokasi dana desa. Meski begitu, hingga saat ini pihaknya masih menghitung berapa besaran dana aspirasi dari DBH. "Kita hitung-hitung dulu berapa kebutuhannya. Kiranya ada pos aspirasi kades ini dari DBH," ungkapnya.
Alex menambahkan, ajuan masyarakat di masing-masing dusun selalu saja spontan. Tidak mungkin tertulis mengajukan ke desa. Karenanya keberadaan aspirasi kades ini bisa membantu masyarakat. "Wajar masyarakat sering minta ke kades, kita punya uang dimana? Kalau ada dana DBH untuk kemasyarakatan, ini bisa dikatakan aspirasi kades," ujarnya.
Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Karawang Budiman Achmad mengatakan, dalam peraturan bupati ada mekanisme dan tata cara, program alokasi dan kegiatan dari DBH. Pemerintah desa dipersilahkan memetakan pilihan yang ada dari dusun-dusun untuk kebutuhan masyarakatnya. Karena dia meyakini berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Tapi semuanya tetap harus sesuai aturan.
Walaupun istilah Apdesi menginginkan aspirasi, tapi tetap semuanya harus tercantum dalam APBDes. Dan semuanya sudah berdasarkan perencanaan. Ia ingatkan agar usulan-usulan istilah aspirasi kades itu, tidak lari dari regulasi yang ada. "Tidak boleh lari dari menu yang disajikan, semuanya harus terencana dan masuk APBDes," ujarnya.
Lebih jauh dia mengatakan, ada sekitar 35 kegiatan dari DBH. Sesuai kebutuhan. Maka masing-masing itu tertulis, dan kades memang berhak menentukan pilihan sesuai kebutuhan. Mungkin hal ini yang dimaksudkan Apdesi dengan istilah aspirasi Kades. Sebab, bentuk ajuan apapun harus tertulis dan tidak boleh beda dengan menu yang ada. Tidak bisa sebut Budiman, DBH diberikan kemudian didistribusikan cuma-cuma semaunya kepala desa. Karena sebelum itu ada aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. "Mungkin istilah aspirasi itu ya memilih sesuai kebutuhan saja dari setiap dusun, bukan berarti mendistribusikan semaunya," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template